Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun 3 poin di masa Pemerintahan Joko Widodo. Menurunnya IPK ini berkaitan dengan lahirnya revisi UU KPK 2019 silam.
Partai Gerindra justru curiga PD punya agenda lain jika Pilkada digelar tahun 2022. Setelah sebelumnya Partai Demokrat menuding adanya kepentingan Jokowi.
Pemerintah menegaskan tidak ajukan revisi UU Pemilu dan Pilkada. Pihak Istana juga menepis sikap itu untuk membuka jalan politik bagi putra Presiden Jokowi.
Menko Polhukam, Mahfud Md menyebut dunia internasional kini tidak lagi membahasi isu kemerdekaan Papua berdasar pengakuan dari para duta besar Indonesia.
Aliansi Buruh Jawa Barat menggelar aksi demo DPR RI menuntut DPR segera merevisi UU Cipta Kerja. UU Ciptaker dirasa merugikan masyarakat khususnya buruh.