detikNews

UU MK Direvisi, DPR Pastikan Tak Ada Kekosongan Hukum & Intervensi

Ketua Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono, memastikan tidak akan terjadi kekosongan hukum menyusul revisi UU MK. Keberadaan anggota DPR dalam MKH juga bukan untuk melakukan intervensi.

Rabu, 15 Jun 2011 13:47 WIB

detikNews

Ketua Baleg DPR: Revisi UU MK Tidak Sembunyi-sembunyi

Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dibahas sejak Oktober 2010. Pembahasan berlangsung terbuka dan turut mengundang pihak dari perguruan tinggi maupun para pakar.

Rabu, 15 Jun 2011 13:12 WIB

detikNews

Puan: PDIP Tetap Berpegang PT 5 Persen

Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 masih dibahas oleh Badan Legislasi DPR. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan partainya tetap mengusung PT 5 persen.

Rabu, 15 Jun 2011 11:09 WIB

detikNews

Kekacauan Sosial Bila Kewenangan Legislative Review MK Dilarang

Revisi UU MK yang melarang lembaga pengawal konstitusi itu melakukan legislative review (mengubah suatu peraturan perundang-undangan) dinilai akan mengacaukan sistem hukum.

Rabu, 15 Jun 2011 08:21 WIB

detikNews

Soal Pembatasan Kewenangan, MK Tak Berkomentar

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD enggan berkomentar soal pembatasan kewenangan mahkamah dalam revisi UU Nomo 24 Tahun 2003. MK menyerahkan semuanya kepada DPR, sebagai penyusun RUU.

Rabu, 15 Jun 2011 02:32 WIB

detikNews

Mayoritas Fraksi di DPR Setuju Parliamentary Treshold 3 Persen

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya memberikan dua opsi pilihan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT). Namun mayoritas sepakat 3 persen.

Senin, 13 Jun 2011 19:36 WIB

detikNews

Politisi Golkar: PT 5 Persen Kurangi Lobi-lobi DPR

Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin menilai, PT atau ambang batas parlemen sebaiknya 5 persen saja. PT 3 persen tidak akan efektif karena memperbanyak lobi-lobi.

Senin, 13 Jun 2011 14:55 WIB

detikNews

Agar Pemilu 2014 Lebih Baik, Revisi UU Pemilu Harus Rampung Segera

Draf revisi UU Pemilu gagal disepakati Rapat Pleno Baleg DPR pekan ini lantaran masih adanya perbedaan pendapat. Padahal jika menginginkan pemilu yang lebih baik di 2014, revisi UU ini harus diselesaikan segera.

Rabu, 08 Jun 2011 13:58 WIB

detikNews

DPR Rapat dengan FPI Bahas RUU Ormas

Baleg DPR menggelar rapat pembahasan draf perubahaan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Baleg mengundang sejumlah ormas untuk mendapat masukan tentang rencana revisi UU tersebut.

Rabu, 08 Jun 2011 12:28 WIB

detikNews

Golkar Tetap Patok Parliamentary Threshold 5-7%

Ambang batas suara untuk masuk parlemen atau parliamentary treshold menjadi pemicu deadlock dalam rapat Badan Legislatif DPR untuk perubahan UU Pemilu. Seperti halnya PDIP, Partai Golkar juga tetap mematok tinggi PT di angka 5-7 persen.

Jumat, 27 Mei 2011 15:48 WIB