detikNews

KPK Lebih Dulu Minta Revisi UU

MA dan KY berencana mengajukan revisi UU 5/2004 tentang MA dan UU 22/2004 tentang KY. Ternyata, KPK sudah lebih dulu mengajukan revisi UU 20/2002 tentang KPK.

Senin, 10 Jul 2006 07:06 WIB

detikNews

Ormas Dibekukan Lalu Dibubarkan

Pemerintah semakin serius membahas pembubaran ormas bermasalah. Ada dua tahapan yang akan ditempuh pemerintah.

Senin, 12 Jun 2006 19:11 WIB

detikNews

Al Fatihah Buka Paripurna DPR

Sidang paripurna ke-28 DPR penuh suasana haru. Anggota DPR tengah berduka atas meninggalnya anggota FPBR Andi Jalal Bachtiar dan anggota FPAN Tubagus Rizon Sofwani.

Selasa, 16 Mei 2006 11:29 WIB

detikNews

Baleg DPR Optimis Penuhi Target Prolegnas 2004-2009

Baleg DPR optimis menyelesaikan seluruh RUU untuk periode 2004-2009. Meski Baleg DPR dibebani 284 RUU yang harus dibahas.

Kamis, 23 Mar 2006 22:49 WIB

detikNews

LSM Perempuan: Baiknya RUU APP Dibahas 2007

Polemik RUU APP masih berlanjut. Berbagai wacana muncul menyikapinya. Salah satunya, wacana yang menginginkan agar RUU ini dibahas pada 2007 nanti.

Kamis, 23 Mar 2006 08:29 WIB

detikNews

RUU Pemerintahan Aceh Jadi Prioritas Prolegnas 2006

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Departemen Hukum dan HAM menyepakati RUU Pemerintahan Aceh menjadi RUU prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2006.

Selasa, 21 Feb 2006 17:38 WIB

detikNews

Wah, Baleg DPR Ajukan Anggaran Rp 30 Miliar

Dengan dalih memaksimalkan fungsi legislasi, Baleg DPR mengajukan peningkatan anggaran. Tak tanggung-tanggung anggarannya Rp 30 miliar.

Kamis, 08 Des 2005 20:33 WIB

detikNews

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Setujui Prolegnas 2006

Setelah tertunda selama sepekan akibat mangkirnya Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, paripurna DPR akhirnya menyetujui penetapan Prolegnas dan Prioritas RUU Tahun 2006.

Selasa, 29 Nov 2005 12:17 WIB

detikNews

Hamid Mengira Tidak Perlu Hadir dalam Paripurna DPR

Ketidakhadiran Menkum dan HAM Hamid Awaluddin dalam paripurna DPR ternyata karena kesalahpahaman. Hamid mengira dirinya tidak perlu hadir.

Selasa, 22 Nov 2005 15:01 WIB

detikNews

Hamid Mangkir, Paripurna DPR Batal Tetapkan Prolegnas

Rapat paripurna DPR batal menetapkan prolegnas. Pasalnya Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin sebagai wakil pemerintah tidak hadir.

Selasa, 22 Nov 2005 14:55 WIB