detikNews

Farhat Dicecar soal Rudi Alfonso dan Zulhendri di Sidang Miryam

Advokat Farhat Abbas mengaku pernah berkomunikasi dengan Zulhendri Hasan terkait posisi Setya Novanto dalam kasus proyek pengadaan e-KTP.

Senin, 04 Sep 2017 18:14 WIB

detikNews

Miryam Cabut BAP, Farhat: Memutus Mata Rantai Anggota DPR

Dalam BAP Miryam Haryani, menurut Farhat Abbas, disebut nama-nama yang diduga terlibat dalam perkara yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Senin, 04 Sep 2017 17:43 WIB

detikNews

Sidang Miryam, Farhat Sebut Istri Novanto Bertemu Elza Syarief

Farhat Abbas mengetahui pertemuan tersebut karena penyidik memberikan bukti percakapan WhatsApp antara Elza dan istri Setya Novanto.

Senin, 04 Sep 2017 17:33 WIB

detikNews

Kakak Ipar Sering Disuruh Andi Narogong Tukar Uang ke Money Changer

Kakak ipar Andi Narogong, Karmajaya, mengaku sering diminta Andi Narogong menukarkan uang ke money changer. Penukaran uang dari rupiah ke mata uang asing.

Senin, 04 Sep 2017 16:55 WIB

detikNews

Pemilik Rumah Rp 80 M yang Dibeli Andi Narogong Bersaksi di Tipikor

Pembelian rumah seharga Rp 80 miliar itu dilakukan melalui perantara agen rumah.

Senin, 04 Sep 2017 16:46 WIB

detikNews

Miryam Minta KPK Jadikan Farhat Abbas Tersangka

Kepada Miryam, Farhat menanyakan uang yang diminta ke kantor advokatnya.

Senin, 04 Sep 2017 16:22 WIB

detikNews

Hakim Tanya Penekan Miryam, Farhat Abbas Sebut Novanto Cs

Farhat Abbas menyebut Miryam S Haryani pernah bercerita ke Elza Syarief mengenai anggota DPR yang menekan untuk mencabut BAP.

Senin, 04 Sep 2017 15:08 WIB

detikNews

Dalami Kasus e-KTP, Pansus DPR akan Panggil Ketua KPK

Pansus Hak Angket akan memanggil Ketua KPK Agus Rahardjo terkait kasus e-KTP.

Senin, 04 Sep 2017 14:58 WIB

detikNews

Saksi Akui Serahkan Uang Rp 1 M untuk Miryam

Uang itu untuk diberikan kepada pejabat Kemendagri karena perusahaan milik Andi Narogong telah memenangi tender proyek e-KTP.

Senin, 04 Sep 2017 13:24 WIB

detikNews

Golkar (yang) Kehilangan Suara Rakyat

Di tengah upaya mempersiapkan diri menyongsong kontestasi politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Partai Golkar kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Senin, 04 Sep 2017 13:08 WIB