detikNews
Batalkah UU Cipta Kerja?
Bila Presiden dan DPR sudah memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai perintah MK, UU ini tetap akan berlaku seperti sebelumnya.
Selasa, 30 Nov 2021 13:30 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikFinance
Perhitungan UMP Tahun Depan Masih Pakai Cipta Kerja?
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun.
Jumat, 26 Nov 2021 16:37 WIB
detikNews
Tanggapan Eks Ketua MK Hamdan Zoelva soal Putusan untuk UU Ciptaker
Menurutnya, putusan MK ini menunjukkan metode omnibus law tidak boleh lagi dipakai dalam pembuatan UU di Indonesia.
Jumat, 26 Nov 2021 14:46 WIB
01:43
detikNews
Vonis MK dan Pertanyaan Tajam Hakim Konstitusi Saldi Isra soal UU Cipta Kerja
Berdasarkan catatan detikcom, persidangan uji materi UU Cipta Kerja berjalan alot. Berbagai pertanyaan tajam dilontarkan hakim konstitusi selama persidangan.
Jumat, 26 Nov 2021 10:39 WIB
detikNews
Serba-serbi Putusan MK Minta Revisi UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja. Ada sejumlah serba-serbi terkait putusan MK ini.
Jumat, 26 Nov 2021 07:30 WIB
detikNews
PD soal MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki: Ini Teguran Keras ke Pemerintah
MK memerintahkan pemerintah dan DPR RI memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker). Partai Demokrat menilai putusan MK sebagai teguran keras ke Pemerintah dan DPR.
Jumat, 26 Nov 2021 07:03 WIB
detikNews
MK Minta UU Ciptaker Diperbaiki karena Banyak Salah Ketik
MK memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Salah satu alasannya, banyak salah ketik.
Kamis, 25 Nov 2021 15:32 WIB
detikNews
MK Ketok Nasib UU Cipta Kerja Kamis Esok
MK akan memutuskan nasib UU Ciptaker pada Kamis (25/11) besok. Judicial review itu diajukan oleh belasan elemen masyarakat yang meminta UU Cipta Kerja dicabut.
Selasa, 23 Nov 2021 11:27 WIB
detikNews
Tolak UMP Naik Hanya Rp 22 Ribu, Buruh di Jatim Kumpulkan Koin Rp 700
Massa buruh yang demo di Grahadi mengumpulkan uang Rp 700. Ini sebagai bentuk penolakan UMP Jatim tahun 2022 yang hanya naik Rp 22.790.
Senin, 22 Nov 2021 16:47 WIB
detikNews
Mencermati Rencana Integrasi NIK dan NPWP
Rencana penggunaan NIK sebagai identitas perpajakan bukan tanpa masalah.
Senin, 22 Nov 2021 11:27 WIB