detikNews Sanksi Ormas: 1 Peringatan, Setop Kegiatan dan Cabut Badan Hukum Perppu Ormas memberikan jalan ringkas untuk menjatuhkan sanksi bagi ormas anti-Pancasila. Rabu, 12 Jul 2017 13:58 WIB
detikNews Larangan untuk Ormas di Perppu 2/17 Jadi Lebih Luas, Ini Isinya Ada larangan bagi ormas yang lebih luas dari aturan sebelumnya, di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila. Rabu, 12 Jul 2017 13:50 WIB
detikNews JK: Perppu Pembubaran Ormas Sangat Perlu dan Sesuai Kondisi Bangsa Wapres JK menyebut penerbitan Perppu tentang Ormas disesuaikan dengan kondisi nasional saat ini. Rabu, 12 Jul 2017 13:42 WIB
detikNews Perppu Ormas, Jaksa Agung: Mustahil Bila Pembubaran Lewat Peradilan Jaksa Agung M Prasetyo menyebut Perppu diterbitkan untuk efektivitas penindakan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Rabu, 12 Jul 2017 12:49 WIB
detikNews Wiranto: Perppu 2/17 Bukan untuk Mendiskreditkan Ormas Islam Wiranto menegaskan Perppu 2/2017 tak bermaksud mendiskreditkan masyarakat muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Rabu, 12 Jul 2017 12:44 WIB
detikNews Lewat Perppu, Pemerintah Perluas Definisi Tindakan Anti-Pancasila Salah satu yang diatur di Perppu 2/2017 adalah tentang ajaran dan tindakan ormas yang dianggap anti-Pancasila. Rabu, 12 Jul 2017 12:36 WIB
detikNews Wiranto: Perppu Ormas Bukan Tindakan Kesewenangan Pemerintah Menko Polhukam Wiranto menegaskan Perppu Ormas yang diterbitkan menggantikan UU Ormas bukan bentuk tindakan kesewenangan pemerintah. Rabu, 12 Jul 2017 12:20 WIB
detikNews Ada Perppu, Pemerintah Bisa Langsung Bubarkan Ormas Anti-Pancasila Salah satu aturan baru di Perppu 2/2017 adalah tentang lembaga yang bisa langsung membubarkan ormas. Rabu, 12 Jul 2017 12:13 WIB
detikNews Menko Wiranto: Perppu 2/17 Bukan untuk Batasi Ormas Menko Wiranto menegaskan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bukan bermaksud membatasi ormas. Juga bukan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Rabu, 12 Jul 2017 12:11 WIB
detikNews Ini Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas UU Ormas Nomor 17/2013 dinilai hanya secara sempit merumuskan ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Rabu, 12 Jul 2017 12:05 WIB