Pemerintah tidak akan menanggapi laporan BPK yang menyatakan banyak hasil audit yang tidak ditindaklanjuti. Ini untuk menghindari polemik antara pemerintah dan BPK.
Kejaksaan perlu klarifikasi temuan BPK tahun 2005 mengenai pengadaan rumah jabatan. Anggota Komisi III dari FPDIP Yasonna Laoly telah menyampaikan laporan ini dalam Raker dengan Kejaksaan Agung.
Sekjen DPR Faisal Djamal membantah adanya penyimpangan anggaran negara dalam renovasi rumah dinasnya di Jalan Lapangan Tembak, kawasan Senayan, Jakarta.
Jika dugaan penggelembungan anggaran renovasi rumah dinas Sekjen DPR memiliki bukti, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang. Bahkan bisa dilakukan audit ulang oleh BPK.
Sekjen DPR Faisal Djamal membantah adanya penyimpangan anggaran negara dalam renovasi rumah dinasnya di Jalan Lapangan Tembak, kawasan Senayan, Jakarta.