detikFinance

Biasa Audit Lembaga Lain, Kini BPK Diperiksa oleh Akuntan Publik Ini

DPR hari ini menggelar paripurna lanjutan di masa sidang ketiga tahun 2014-2015 dengan agenda laporan Komisi XI DPR RI soal hasil fit and proper test Kantor Akuntan Publik (KAP).

Selasa, 14 Apr 2015 14:36 WIB

detikNews

274 Bangku Kosong di Paripurna DPR Soal Kantor Akuntan Publik

DPR hari ini menggelar paripurna lanjutan di masa sidang ketiga tahun 2014-2015. Agenda paripurna ini terkait Laporan Komisi XI DPR RI soal hasil fit and proper test KAP (Kantor Akuntan Publik) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2014.

Selasa, 14 Apr 2015 11:21 WIB

detikNews

BPK: Ada Masalah di Payment Gateway, Tapi Belum Ada Kerugian Negara

BPK belum menemukan adanya indikasi kerugian negara di kasus payment gateaway yang saat ini ditangani Bareskrim Polri. Bila ada PNBP yang diterima Kemenkum HAM, itu belum tentu menjadi kerugian negara.

Rabu, 08 Apr 2015 18:09 WIB

detikFinance

Di depan DPD, BPK Laporkan Kerugian Daerah Semester II-2014 Rp 285 M

DPD hari ini menggelar Sidang Paripurna luar biasa untuk mendengarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rabu, 08 Apr 2015 16:42 WIB

detikNews

Pengguliran Angket Menkum HAM Dibacakan di Paripurna, Tak Ada Interupsi

Pengguliran hak angket atas Menkum HAM Yasonna Laoly dibacakan di rapat paripurna hari ini. Tidak ada interupsi dari anggota dewan selama paripurna ini selama paripurna.

Selasa, 07 Apr 2015 12:02 WIB

detikNews

Molor 1 Jam, 271 Anggota DPR Bolos Paripurna Soal Hasil Pemeriksaan BPK

DPR hari ini menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Paripurna ini dihadiri oleh 284 anggota dari total 555 anggota.

Selasa, 07 Apr 2015 11:10 WIB

detikNews

Ini Daftar Pejabat Negara yang Dapat Uang DP Mobil Rp 210 Juta

"Karena diusulkan oleh lembaga, pertimbangan teknisnya ada di Kemenkeu, Kemenkeu setujui, berdasarkan itu Perpres dikeluarkan," ujar Seskab Andi Widjajanto.

Minggu, 05 Apr 2015 13:51 WIB

detikNews

Kebijakan Tunjangan DP Mobil Rp 210 Juta untuk Pejabat Harus Dibatalkan!

Pejabat negara dapat tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil Rp 210 juta. Atas kebijakan itu, pemerintah dinilai tidak peka dengan kondisi rakyat.

Minggu, 05 Apr 2015 10:28 WIB

detikNews

Jangan Bunuh E-Budgeting

Masyarakat DKI Jakarta menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kisruh pembahasan APBD DKI Jakarta 2015 antara DPRD dengan Pemprov.

Kamis, 02 Apr 2015 18:45 WIB

detikNews

Ahok Siap Bentuk Tim Akusisi PT Palyja dan PT Aetra

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan Pemprov untuk membatalkan kerjasama dengan PT Palyja dan PT Aetra terkait pengelolaan air. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) akan membentuk tim untuk mengambil alih kedua perusahaan itu.

Rabu, 25 Mar 2015 12:42 WIB