detikNews

Mahfud Md: Ada Hukum yang Dibeli, UU-Perda Dibuat karena Pesanan

"...Ada hukum yang dibeli, pasalnya dibuat karena pesanan. UU yang dibuat karena pesanan, perda juga ada," kata Mahfud.

Kamis, 19 Des 2019 11:10 WIB

detikFinance

Di UU 'Sapu Jagat' Pengusaha Bandel Tidak Dipidana, Tapi..

Undang-undang (UU) sapu jagat atau omnibus law bakal memuat sejumlah terobosan pemerintah untuk mendorong investasi.

Kamis, 19 Des 2019 08:18 WIB

detikFinance

UU 'Sapu Jagat' Bakal Hapus Hukum Penjara Buat Pengusaha Bandel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, dalam UU 'sapu jagat' basis hukum untuk kegiatan usaha akan diubah dari pidana menjadi administratif.

Rabu, 18 Des 2019 14:00 WIB

detikFinance

Bicara UU 'Sapu Jagat' ke Pengusaha, Airlangga: Izin UKM Cukup KTP

"Mereka langsung berusaha saja, tapi mereka harus punya minimal KTP lah, nomor induk kependudukan supaya kita bisa men-trace data"

Rabu, 18 Des 2019 12:05 WIB

detikFinance

UU 'Sapu Jagat' Bakal Genjot Investasi Daerah

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menyambut baik pemerintah membuat aturan sapu jagat yang merevisi sederet undang-undang yang menghambat.

Selasa, 17 Des 2019 15:58 WIB

detikNews

Ini 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Termasuk RUU Perlindungan 'Ulama'

DPR telah mengesahkan 50 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Beberapa RUU tersebut menjadi kontroversi publik.

Selasa, 17 Des 2019 13:22 WIB

detikFinance

Dengan UU 'Sapu Jagat' Bikin PT Tak Harus Punya Modal Rp 50 Juta

Airlangga menjelaskan, dalam klaster ini akan dihapus persyaratan modal Rp 50 juta untuk pendirian PT. Itu artinya dengan modal berapapun bisa mendirikan PT.

Selasa, 17 Des 2019 12:22 WIB

detikNews

DPR Sahkan Prolegnas Hari Ini, Ada KUHP hingga RUU Perlindungan Tokoh Agama

Dari 247 RUU yang masuk prolegnas, 50 di antaranya merupakan RUU prioritas 2020. Ini daftarnya:

Selasa, 17 Des 2019 09:44 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Pesan ke DPR UU 'Sapu Jagat' Perpajakan Super Prioritas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta DPR segera membahas lebih cepat omnibus law atau undang-undang 'sapu jagat' perpajakan karena super prioritas.

Senin, 16 Des 2019 23:00 WIB

detikNews

Apkasi Dukung Geliatkan Ekonomi Daerah

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendukung upaya pemerintah menyusun Omnibus Law. Ini mengakselerasi pertumbuhan investasi dan UMKM.

Senin, 16 Des 2019 20:23 WIB