detikNews

Omong Kosong Mencegah Korupsi (2)

Pengadilan politisi Senayan dan sangkaan terhadap Nazaruddin, tidak menggerakkan para pemimpin partai politik untuk mencegah wilayah politik dari uang haram. Apakah ini soal mental atau terjebak situasi, hasilnya sama: korupsi akan terus merajalela!

Selasa, 05 Jul 2011 12:38 WIB

detikNews

Golkar Ngotot Ajukan PT 5 Persen, Tolak Pembahasan di Setgab

Partai Golkar tak mau kompromi soal angka Parliamentary Threshold untuk pemilu 2014 nanti. Golkar akan tetap mendorong angkat PT besar hingga 5 persen, dan menolak pembahasan lebih lanjut di Setgab DPR.

Kamis, 23 Jun 2011 18:19 WIB

detikNews

Syarif Hasan: Silakan PT Dibahas di Mana Saja Asal Sepakat

Persoalan parliamentary threshold masih menjadi perdebatan di kalangan partai anggota Setgab Partai Koalisi. Sekretaris Setgab, Syarif Hasan berpendapat, PT dibahas di mana saja asal dicapai titik kesepakatan.

Kamis, 23 Jun 2011 16:31 WIB

detikNews

Mendagri: Tak Mungkin RUU Desa Diserahkan Bulan Ini

RUU Desa yang diserahkan Kemendagri kepada Baleg DPR kemarin bukanlah draf resmi versi pemerintah. Sebab, tidak mungkin RUU Desa diserahkan lebih dulu dari RUU Pemerintahan Daerah.

Selasa, 21 Jun 2011 16:46 WIB

detikNews

Mahfud Cs Hargai Pengesahan Revisi UU MK

MK menghargai usaha pemerintah dan DPR yang telah merevisi UU 24 Tahun 2003 tentang MK. Revisi atas UU tersebut baru saja disahkan dalam sidang paripurna DPR.

Selasa, 21 Jun 2011 12:40 WIB

detikNews

DPR Sahkan UU MK

DPR mengesahkan revisi perubahan atas UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui pengesahan UU MK itu.

Selasa, 21 Jun 2011 11:51 WIB

detikNews

Komisi III Klaim Pengesahan UU MK untuk Jaga Netralitas Hakim

DPR rencananya akan mengesahkan revisi atas perubahan UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan ini akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Selatan.

Selasa, 21 Jun 2011 10:54 WIB

detikNews

Budiman Sesalkan Sikap Kemendagri Tak Jelaskan Draf Mentah RUU Desa

RUU Desa yang diberikan Kemendagri ke Baleg DPR atas desakan kepala desa dari Parade Nusantara, baru merupakan draf mentah. Sikap pihak Kemendagri yang tidak menjelaskan hal tersebut disesalkan.

Selasa, 21 Jun 2011 00:19 WIB

detikNews

Baleg DPR: RUU Desa yang Didesak Parade Nusantara Belum Resmi

RUU Desa yang diserahkan pemerintah karena desakan kepala desa dari Parade Nusantara ternyata belum resmi. Sebab, setiap draf RUU resmi pemerintah pasti dikirimkan Presiden langsung ke Pimpinan DPR.

Senin, 20 Jun 2011 21:31 WIB

detikNews

Gagal Putuskan PT, Baleg Bawa 2 Opsi PT ke Paripurna

Baleg DPR gagal menentukan opsi parliamentary treshold (PT) atau ambang batas parlemen untuk dicantumkan dalam Revisi Undang-undang Pemilu no 10 tahun 2008. Baleg menyerahkan keputusan nilai ambang batas PT pada rapat paripurna pekan depan.

Senin, 20 Jun 2011 17:43 WIB