detikNews

Bila Deadlock, Nilai PT di RUU Pemilu Bisa Dikosongkan

Pembahasan nilai parliamentary threshold dalam draf perubahan UU Pemilu di Badan Legislasi DPR masih menemui jalan buntu. Jika tidak kunjung dicapai angka yang disepakati semua fraksi DPR, sebaiknya nilai PT di draf RUU dikosongkan.

Kamis, 16 Jun 2011 13:48 WIB

detikNews

Jimly: Aneh, Mereka Tidak Konsultasi Sama Saya!

Saat ditanya seputar revisi UU MK, eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie tidak bisa berkomentar banyak. Jimly menyayangkan tidak diajak urun rembuk terlebih dahulu.

Rabu, 15 Jun 2011 16:41 WIB

detikNews

Ketua Baleg: Revisi UU MK Masih Bisa Berubah

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Mahkamah Konstitusi. Meski sudah disepakati, namun masih berubah karena belum diputuskan pada rapat paripurna DPR.

Rabu, 15 Jun 2011 14:57 WIB

detikNews

UU MK Direvisi, DPR Pastikan Tak Ada Kekosongan Hukum & Intervensi

Ketua Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono, memastikan tidak akan terjadi kekosongan hukum menyusul revisi UU MK. Keberadaan anggota DPR dalam MKH juga bukan untuk melakukan intervensi.

Rabu, 15 Jun 2011 13:47 WIB

detikNews

Ketua Baleg DPR: Revisi UU MK Tidak Sembunyi-sembunyi

Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dibahas sejak Oktober 2010. Pembahasan berlangsung terbuka dan turut mengundang pihak dari perguruan tinggi maupun para pakar.

Rabu, 15 Jun 2011 13:12 WIB

detikNews

Puan: PDIP Tetap Berpegang PT 5 Persen

Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 masih dibahas oleh Badan Legislasi DPR. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan partainya tetap mengusung PT 5 persen.

Rabu, 15 Jun 2011 11:09 WIB

detikNews

Kekacauan Sosial Bila Kewenangan Legislative Review MK Dilarang

Revisi UU MK yang melarang lembaga pengawal konstitusi itu melakukan legislative review (mengubah suatu peraturan perundang-undangan) dinilai akan mengacaukan sistem hukum.

Rabu, 15 Jun 2011 08:21 WIB

detikNews

Soal Pembatasan Kewenangan, MK Tak Berkomentar

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD enggan berkomentar soal pembatasan kewenangan mahkamah dalam revisi UU Nomo 24 Tahun 2003. MK menyerahkan semuanya kepada DPR, sebagai penyusun RUU.

Rabu, 15 Jun 2011 02:32 WIB

detikNews

Mayoritas Fraksi di DPR Setuju Parliamentary Treshold 3 Persen

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya memberikan dua opsi pilihan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT). Namun mayoritas sepakat 3 persen.

Senin, 13 Jun 2011 19:36 WIB

detikNews

Politisi Golkar: PT 5 Persen Kurangi Lobi-lobi DPR

Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin menilai, PT atau ambang batas parlemen sebaiknya 5 persen saja. PT 3 persen tidak akan efektif karena memperbanyak lobi-lobi.

Senin, 13 Jun 2011 14:55 WIB