Penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas berujung polemik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Perppu ini sebagai pengadilan sepihak pemerintah kepada publik.
Pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Sebagai anggota partai koalisi, PAN mengaku tak pernah diajak bicara untuk mempertimbangkan keluarnya Perppu tersebut.
Polri berkeyakinan perkara ini jelas karena berawal dari laporan ke polisi, kemudian polisi menyelidiki, dan menemukan unsur pidana untuk dibawa ke penyidikan.
Fahri Hamzah mengkritik Presiden Jokowi soal Perppu Ormas. Bila ternyata perppu itu ternyata diterima DPR, Fahri siap ikut menggugat ke Mahkamah Konstitusi.