detikNews

Bos Media Akan Diundang Bahas Aturan Kampanye Parpol

Terjunnya beberapa bos media ke ranah politik mengkhawatirkan kalangan Senayan. Pansus revisi UU Pemilu berencana memanggil bos media dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR.

Rabu, 09 Nov 2011 18:05 WIB

detikNews

Jika Partai Besar Ngotot PT 4 Persen, Poros Tengah Ancam Boikot

Partai kecil dan menengah anggota poros tengah akan mengambil sikap tegas menghadapi arogansi partai besar. Pilihannya adalah PT yang lebih moderat, atau boikot pembahasan Revisi UU Pemilu.

Rabu, 09 Nov 2011 10:13 WIB

detikNews

Akbar Faizal Sebut Koalisi Penyelamat Demokrasi Bela PT 2,5%

Beda politisi, beda lagi sebutannya terhadap koalisi parpol yang memperjuangan ambang batas parlemen. Anggota Komisi II DPR asal Partai Hanura, Akbar Faizal, mengatakan koalisi ini bernama Koalisi Penyelamat Demokrasi yang memperjuangkan PT 2,5 persen.

Selasa, 01 Nov 2011 15:54 WIB

detikNews

Pemerintah Usulkan PT 4 %, PDIP Tetap 5 %

Pemerintah resmi mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) untuk pemilu legislatif 2014 mendatang sebesar 4 persen. Namun PDIP tetap menghendaki PT sebesar 5 persen.

Kamis, 27 Okt 2011 11:13 WIB

detikFinance

Kadin: DPR Konyol Wajibkan Label Halal

Aturan wajib label halal yang bakal diketok DPR dalam RUU Jaminan Produk Halal (JPH) ditolak pengusaha. Ini bakal piicu pemalsuan label halal dan tak efektif.

Jumat, 21 Okt 2011 14:30 WIB

detikFinance

Pelaku Industri Tetap Tolak Wajib Sertifikasi Halal

Berkali-kali Kadin bersama beberapa asosiasi menolak keras Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) terkait kewajiban sertifikasi halal.

Jumat, 21 Okt 2011 11:45 WIB

detikFinance

Revisi UU Jalan Atur Detil Standar Layanan Tol

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol secara detil akan diatur dalam draft revisi RUU Jalan yang akan segera disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

Selasa, 18 Okt 2011 16:27 WIB

detikFood

RUU Jaminan Produk Halal Masuk ke Paripurna

Draft RUU Jaminan Produk Halal akhirnya disetujui dalam rapat pleno Badan Legislatif DPR RI. Setelah beberapa hari sebelumnya juga telah tercetus pembentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).

Kamis, 29 Sep 2011 17:54 WIB

detikFood

Badan Legislatif Bentuk LPNK

Setelah sekian lama berkutat dengan RUU JPH, akhirnya sidang Badan Legeslatif DPR RI mencapai suatu keputusan penting. Beberapa hari lalu, kelembagaan yang akan menangani produk jaminan halal di Indonesia pun mencapai titik terang.

Jumat, 23 Sep 2011 14:44 WIB

detikNews

Buruk Rupa, Banggar Dibelah

Kebijakan APBN yang dikeluarkan Badan Anggaran DPR selama ini cenderung bermasalah dan rawan kolusi. Membubarkan lembaga ini bukan solusi.

Rabu, 07 Sep 2011 11:35 WIB