Memasuki bulan suci Ramadhan 1432 H/2011 M, pengusaha tempat hiburan malam diimbau bisa menghormati mayoritas umat Islam yang sedang menjalankan ibadah di bulan suci ini. Caranya, dengan menutup usaha hiburan malam sehingga tidak menodai bulan suci dan menyinggung perasaan umat Islam.

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI meninjau langsung ke lokasi bencana letusan Gunung Lokon di Tomohon, Sulawesi Utara. Dari pemantau langsung pada Selasa (26/7), tim menilai penanganan korban bencana berjalan dengan baik.

Mantan Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis disebut menerima uang Rp 200 juta dari terdakwa kasus korupsi pengadaan Alkes flu burung tahun 2006 di Kemenko Kesra, Soetedjo Yuwono. Diam-diam Emir sudah mengembalikan duit itu kepada KPK.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran rata-rata BPIHTahun 1432 H/2011 M sebesar Rp 30.771.900. Namun biaya tersebut nantinya akan berlaku berbeda tergantung embarkasi. 

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah berencana menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432 H/2011 M pada Kamis (21/7). Hal itu dilakukan agar calon jemaah haji mendapatkan kepastian biaya yang harus dilunasi.

Komisi VIII menargetkan batas akhir pembahasan sampai akhir Juli dan diharapkan harga penerbangan bisa mencapai kesepakatan. Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432H/2011 masih terus berlanjut. Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII dan Panja Pemerintah belum mencapai kesepakatan terkait komponen yang harus dibayarkan oleh jemaah haji (direct cost) terutama biaya pemondokan dan harga penerbangan. Panja BPIH Komisi VIII dan Panja Pemerintah dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan BPIH pada Senin (18/7) malam."Masih ada perbedaan soal harga perumahan. DPR masih mengupayakan supaya turun dari 3.700 riyal. Kemudian soal penerbangan masih belum sama sekali, kita masih lobi dan hasil lobi itu baru 15 dolar turunnya. Kita akan coba terus," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/7).Menurutnya, Komisi VIII menargetkan batas akhir pembahasan ini sampai akhir Juli dan diharapkan harga penerbangan bisa mencapai kesepakatan. "Pokoknya harga penerbangan harus turun. Kita masih hitung detailnya masih diformulakan," tandas politisi PKB ini.Tak hanya penerbangan saja, lanjut Karding, Komisi VIII terus mengupayakan ; agar dibuka ruang partisipasi maskapai penerbangan selain Garuda dan Saudi Arabian Airlines untuk melayani jemaah haji pada tahun 2011."DPR kan hanya meminta supaya dibuka ruang karena selaras dengan UU Persaingan Usaha. Soal yang menunjuk kementerian kita tidak punya kewenangan sampai menyepakatinya harus ya, harus tidak," ujarnya.Meski semua itu tergantung dari Kementerian Agama, diakuinya, sudah terlihat ada titik terang. "Sepertinya tahun ini akan dipakai walaupun kuotanya kecil, karena harus dilihat dulu. Kalau nggak pernah dibuka akan bermanja-manja ria semua," pungkasnya.

RUU tentang Penanganan Fakir Miskin akan disahkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (21/7) mendatang. Komisi VIII DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dan disahkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (21/7) mendatang."Setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi atau pandangan mini fraksi ini, apakah RUU tentang Penanganan Fakir Miskin bisa disepakati? Ya. Alhamdulillah," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding seraya mengetuk palu sidang yang dilanjutkan penandatanganan lembar pengesahan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/7).Dia bersyukur atas selesainya pembahasan dan disepakatinya RUU yang menjadi inisiatif Komisi VIII DPR ini. "Alhamdulillah kita bersyukur bahwa RUU yang pertama dari inisiatif Komisi VIII DPR ini selesai, meskipun masih harus melewati tahapan di paripurna, kita berbahagi ini RUU ini menjadi produk pertama Komisi VIII. Mudah-mudahan ini membawa berkah," ujar Politisi PKB ini.Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Segaf Al Jufri menyatakan, apabila RUU tentang Penanganan Fakir Miskin telah disahkan menjadi Undang-undang, Kementerian Sosial siap menjalankan dan melaksanakan Undang-undang tersebut. "Kementerian Sosial akan mempertajam dan memperluas program-program peningkatan Sumber Daya Manusia, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada," katanya.Diakuinya, RUU ini memang sudah dinantikan oleh masyarakat, hasil kerja panja Komisi VIII dan pemerintah dalam penyusunan RUU ini salah satu bukti nyata memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya fakir miskin."Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini dicatat sebagai amal baik, dan bisa segera diaplikasikan untuk masyarakat," pungkasnya.

Mantan caleg PAN dari Dapil Bengkulu I Patrice Rio Capella, melaporkan dugaan pemalsuan surat suara ke Mabes Polri. Hal itu dia lakukan karena MK membuat putusan untuk seorang anggota DPR dari FPAN.

Kementerian Perhubungan memberikan perhitungan tarif rata-rata 1.838 dolar AS. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin tetap optimistis tarif penerbangan haji masih bisa turun dan rata-ratanya di bawah 2.000 dolar AS. Tarif yang ditawarkan oleh maskapai Garuda Indonesia sebesar 2.076 dolar AS. Apakah sudah ada kemauan dari pihak Garuda untuk menurunkan penawaran? "Ya mereka tentunya seperti itu dengan tawarannya," kata Zainuddin kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).Meski belum menjadi keputusan, menurut politisi PKS ini, Komisi VIII sudah memutuskan bahwa dalam pengambilan keputusan soal tarif penerbangan haji itu harus mempertimbangkan masukan dari Kementerian Perhubungan. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan memberikan perhitungan biaya rata-rata 1.838 dolar AS. "Keputusan raker waktu itu melibatkan Kementerian Perhubungan, penentuan harga melibatkan Kementerian Perhubungan sehingga tampaknya kemungkinan bisa turun dari 2.000. Kesepakatannya belum bulat," ujarnya.Mengenai penetapan BPIH sebelum masa reses yakni 22 Juli 2011, Zainuddin belum bisa menyampaikan tanggal pastinya. "Ya tergantung. Tapi kita dua pekan ini maraton membahas BPIH."Tentang kemungkinan BPIH ditetapkan tanpa komponen penerbangan dan indirect cost, dia mengaku hal itu agak sulit. "Kalau yang lain-lain ditetapkan ya penerbangan harus ditetapkan. Kalau direct cost dulu, indirect cost belakangan mungkin. Tapi kalau penerbangan itu bagian direct cost, jadi nggak bisa," jelasnya.Bagi Zainuddin, yang terpenting berapa besaran yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. "Kalau penerbangan belum ditetapkan, tidak bisa ditetapkan semua," pungkas anggota DPR Dapil DKI Jakarta I ini.

Rapat ini mengagendakan pembahasan perubahan RKA K/L APBN TA 2011. Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Chairun Nisa ini mengagendakan pembahasan perubahan RKA K/L APBN TA 2011."Telah kita ketahui anggaran KPP dan PA tahun 2010 adalah Rp 133,5 miliar. Untuk tahun 2011, Rp 160,94 miliar. Pada bulan Februari 2011, seluruh Kementerian/Lembaga diminta penghematan anggaran belanja yang sudah sedikit itu melakukan penghematan sebesar 10 persen dari total alokasi anggaran yang di luar gaji dan operasi, yakni penghematan sekitar 13 miliar," kata Chairun Nisa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).Kemudian, menurut Nisa, dalam APBN-P tahun 2011 mendapatkan alokasi tambahan sebesar Rp 13,97 miliar dari yang diusulkan Rp 122 miliar. "Jumlah itu memang tidak seberapa dibandingkan tahun lalu, KPP dan PA mendapat tambahan 50 miliar dan membuat program radio komunitas yang berguna bagi masyarakat," ujar politisi Partai Golkar itu.Chairun Nisa memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah sukses menyelenggaraan Konvensi Asia Pasific Kota Layak Anak di Solo, Jawa Tengah belum lama ini."Adanya perubahan anggaran yang hanya sekian miliar itu, kita ingin mengetahui program KPP dan PA, dan sejauh mana sasaran, target serta prioritas dengan anggaran yang kecil itu. Kita mencoba mengupayakan agar anggaran KPP dan PA ini bisa meningkat," pungkasnya.