Undang-Undang Kepariwisataan disahkan, menandai era baru pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Fokus pada pembangunan berkualitas berbasis masyarakat lokal.
DPR percepat revisi UU Lalu Lintas, usulkan pembebasan PNBP untuk perpanjangan SIM B1 dan B2. Juga dorong subsidi perumahan dan akses pendidikan bagi pengemudi.
Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menyoroti pemilihan anggota kolegium kedokteran yang dinilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertentangan dengan UUD 1945 dan harus diubah.