Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) mengucurkan dana senilai Rp 20 Miliar untuk pelaksanaan parade kapal laut, Sail Banda. Selain Sail Banda,
Kementerian Negara BUMN akan mensinergikan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) Multifinance dengan PT Djakarta Lloyd dalam upaya pemerintah restrukturisasi Djakarta Lloyd.
Agenda ekonomi bilateral RI-Norwegia tidak terpengaruh teror. Segera pasca bom Jakarta, KUAI RI Oslo, Walikota Kristiansand dan Kadin setempat bertemu membahas kerjasama bisnis. Sudah US$17 juta masuk ke Batam.
Program pemerintah di bidang infrastruktur belum sepenuhnya direalisasikan, proyek-proyek seperti pembangunan kereta bandara, dan proyek lainnya menjadi PR yang harus diselesaikan segera.
NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara faktual tidak lagi berdaulat. Namun, telah masuk dalam perangkap kekuatan subversi asing dengan bantuan para komprador dalam negeri.
Pengusaha bongkar muat pelabuhan mendesak Dephub dan Depkumham untuk dilibatkan dalam RPP mengenai kepelabuhanan sebagai penjabaran UU No 17/2008 mengenai pelayaran.
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tidak lagi melakukan monopoli sejak adanya UU Pelayaran tahun 2008. UU Pelayaran tahun 2008 membuat Pelindo tidak bisa lagi memonopoli pelayaran.
Hari ini kta menyaksikan mereka yang dididik untuk menjadi pelayan publik seperti di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dan lain-lain justru tidak mampu melayani sesama dengan baik.
Begitu hinanya sebuah bangsa yang telah berumur 63 tahun namun masa depannya digariskan Asing. Faktanya campur tangan asing itu tak hanya di sektor migas. Tapi, juga di sektor lainnya.