detikNews

Menolak GBHN, Menolak Revisi UUD, Menolak Masa Lalu

Kelompok Pengkaji Perubahan Konstitusi (KP2K) menolak masuknya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD.

Rabu, 20 Jan 2016 09:08 WIB

detikNews

PDIP Usul Hidupkan GBHN Kembali, Ahok: Ok Saja, Garisnya Mesti Jelas

PDIP berencana menghidupkan kembali GBHN dengan nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai haluan negara. Apa komentar Ahok?

Rabu, 13 Jan 2016 18:41 WIB

detikNews

Usul Hidupkan Lagi GBHN, PDIP Tepis Ingin Kembali ke Era Otoriter

PDIP menjanjikan bahwa GBHN yang akan dihidupkan lagi dengan nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana bukan untuk kembali ke era otoriter.

Selasa, 12 Jan 2016 22:49 WIB

detikNews

PDIP Rekomendasikan Amandemen Kelima UUD 1945 tentang GBHN

PDI Perjuangan resmi merekomendasikan agar dilakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945. MPR akan diberi kewenangan menetapkan GBHN.

Selasa, 12 Jan 2016 16:21 WIB

detikNews

Rakernas I PDIP Rekomendasikan GBHN Dihidupkan Lagi dengan Nama PNSB

Salah satu rekomendasi Rakernas I PDIP adalah menghidupkan kembali GBHN dengan nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).

Selasa, 12 Jan 2016 15:32 WIB

detikNews

Jokowi dan Mega Isyaratkan Hidupkan Kembali GBHN, Harus Amandemen UUD 1945?

Megawati meminta peserta Rakernas PDIP mengkaji Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang mirip dengan GBHN. Tak harus amandemen UUD 1945. 

Selasa, 12 Jan 2016 12:50 WIB

detikNews

PDIP Akan Kembalikan Presiden Menjadi Mandataris MPR?

Jika MPR kembali berwenang menyusun GBHN, maka kedudukan lembaga itu akan kembali dijadikan yang tertinggi di Republik ini.

Senin, 11 Jan 2016 20:32 WIB

detikNews

Para Hakim Agung 'Membonsai' KY, Bagaimana di Negara Lain?

Para hakim agung ramai-ramai 'membonsai' KY dan menolak seleksi hakim melibatkan komisi yang dibentuk oleh UUD 1945 hasil amandemen itu. Padahal, di luar negeri sudah jamak KY ikut menyeleksi hakim.

Jumat, 10 Apr 2015 11:05 WIB

detikNews

DPD Usul 10 Pokok Amandemen UUD '45, PKB Tak Setuju

DPD telah mengusulkan 10 poin pokok amandemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun Fraksi PKB di MPR tak sepenuhnya setuju dengan usulan DPD itu.

Senin, 26 Jan 2015 18:57 WIB

detikNews

Pollycarpus dan Mengakhiri Polemik Penyunatan Pemidanaan

Permasalahan penyunatan pemidanaan kembali menjadi sorotan usai Menkum HAM memberikan pembebasan bersyarat kepada Pollycarpus Budihari Prijanto. Penyunatan ini juga menuai kontroversi saat pemerintah memberikan remisi kepada terpidana narkoba dan korupsi.

Selasa, 09 Des 2014 10:31 WIB