detikFinance

Sidang OPEC Bahas 3 Opsi Turunkan Harga Minyak

Harga minyak mentah dunia meroket. OPEC dalam sidangnya akan membahas 3 opsi untuk menurunkannya.

Kamis, 27 Mei 2004 16:29 WIB

detikNews

Polri Konsultasi dengan KPK dalam Pemeriksaan Puteh

Kapolri Jenderal Pol Dai Bachtiar menyatakan terus berkonsultasi dengan KPK terkait rencana pemeriksaan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dalam kasus korupsi.

Rabu, 26 Mei 2004 13:16 WIB

detikNews

Presiden Nonaktifkan Agum

Presiden akhirnya menonaktifkan Agum Gumelar sebagai Menhub. Uniknya, selama ini Setneg mengaku tak pernah mendapatkan surat pengunduran diri Agum.

Senin, 24 Mei 2004 16:55 WIB

detikNews

Mega Tak Persoalkan Posisi Agum

Presiden tidak mempermasalahkan mundur atau tidaknya Menhub Agum Gumelar, sebab menteri baru wajib nonaktif pasca 22 Mei.

Senin, 17 Mei 2004 15:18 WIB

detikNews

Setneg Belum Terima Surat Pengunduran Diri Agum Gumelar

Surat pengunduran diri belum diterima setneg, tapi sudah diizinkan mundur oleh presiden. Itu yang terjadi pada pengunduran diri Agum Gumelar. Kok bisa?

Rabu, 12 Mei 2004 14:14 WIB

detikNews

Tarto: Laskar Jihad Jangan ke Ambon

Panglima TNI menyatakan, tugas pemerintah menyelesaikan konflik Ambon, bukan kelompok-kelompok, termasuk Laskar Jihad.

Kamis, 29 Apr 2004 14:06 WIB

detikNews

Setneg Belum Tahu Rencana Mundurnya Kalla dari Kabinet

Yusuf Kalla memastikan akan mundur dari kabinet. Namun hingga kini setneg belum menerima surat pengunduran diri Kalla maupun pemberitahuan tak tertulis.

Senin, 19 Apr 2004 12:05 WIB

detikNews

SBKRI Tidak Berlaku Bagi WNI

Presiden Megawati menegaskan, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sudah tidak berlaku lagi bagi masyarakat yang sudah berstatus WNI.

Rabu, 14 Apr 2004 15:38 WIB

detikNews

Silakan Parpol Gugat KPU

Mendagri Hari Sabarno mempersilakan parpol menggugat KPU atas kelalainnya yang merugikan parpol ataupun masyarakat.

Kamis, 08 Apr 2004 17:08 WIB

detikNews

Tabulasi Suara Manual Jadi Data Resmi, TI Hanya Rujukan

Meski telah menggunakan sistem TI yang canggih, pemerintah tetap menjadikan data tabulasi suara secara manual sebagai data resmi hasil suara.

Kamis, 08 Apr 2004 16:33 WIB