detikNews

Nilai Hukuman Mati Koruptor Tak Efektif, Benny Tawarkan 4 Solusi

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menolak adanya hukuman mati bagi para koruptor. Menurut Benny, hukuman mati bagi koruptor tidak efektif untuk menahan luasnya korupsi. Benny pun menawarkan 4 solusi.

Selasa, 29 Mar 2011 15:14 WIB

detikNews

UU Korupsi Harus Ditambah Sanksi Sosial Agar Koruptor Malu

Pendapat Ketua KPK Busyro Muqoddas agar koruptor diberi sanksi kerja sosial pada Sabtu dan Minggu dengan memakai baju koruptor, mendapat dukungan. Selain hukuman secara yuridis formal, koruptor harus diberi sanksi sosial agar jera.

Selasa, 29 Mar 2011 13:51 WIB

detikNews

Busyet! Benny K Harman Bilang Hukuman Lama Bagi Koruptor Nggak Penting

Bukan hanya hukuman mati yang bakal raib dari UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal soal hukuman seumur hidup juga kemungkinan besar dihilangkan. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengklaim, hukuman lama untuk para koruptor bukan hal penting.

Selasa, 29 Mar 2011 11:49 WIB

detikNews

Busyro: Suruh Koruptor Kerja Bakti di Tempat Umum Pakai Kaos 'Saya Koruptor'

Ketua KPK Busyro Muqoddas ingin revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberi spirit baru untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada para koruptor harus memiliki efek jera dan sanksi sosial.

Senin, 28 Mar 2011 17:51 WIB

detikNews

Busyro Yakin Ada Upaya Pelemahan di Revisi UU Tipikor

Revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi perbincangan karena sejumlah pasal yang akan dihilangkan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai adanya upaya pelemahan KPK.

Senin, 28 Mar 2011 17:32 WIB

detikNews

Anggota DPR Sayangkan Kalau Ada Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Anggota DPR Nasir Djamil menyayangkan seandainya revisi UU Tipikor benar melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Nasir akan meminta penjelaskan secara keseluruhan revisi UU Tipikor itu saat pembahasan nanti di DPR.

Senin, 28 Mar 2011 17:19 WIB

detikNews

KPK Nilai Draft Revisi UU Tipikor Kurang Sempurna

ICW menemukan sejumlah kejanggalan dalam draft revisi UU no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. KPK pun menilai draft itu kurang lengkap untuk dapat efektif dalam memberantas tindak korupsi.

Senin, 28 Mar 2011 10:34 WIB

detikNews

9 Pelemahan Draf Revisi UU Tipikor Versi ICW

Bukannya bertambah kuat dan membuat takut koruptor, draf revisi UU Tindak Pidana Korupsi justru mengandung sejumlah pelemahan. ICW menemukan setidaknya 9 pelemahan yang ada dalam draf UU Tipikor.

Minggu, 27 Mar 2011 15:40 WIB

detikNews

Kacau! Pelapor Kasus Korupsi Justru Bisa Dipidana

Alih-alih menghukum berat para koruptor, revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi justru dinilai bisa mengancam para pelapor kasus korupsi. Mereka berpotensi dikriminalisasikan atas pelaporan yang mereka buat kepada penegak hukum.

Minggu, 27 Mar 2011 15:11 WIB

detikNews

Waduh! Korupsi di Bawah Rp 25 Juta Terancam Tak Diusut

ICW menemukan adalah sejumlah pelemahan dalam revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sedang disusun pemerintah. Pelaku kasus korupsi di bawah Rp 25 juta akan dilepaskan dari jerat hukum.

Minggu, 27 Mar 2011 14:42 WIB