detikInet

Kominfo Intens Komunikasi dengan Telegram, Ini yang Dibicarakan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menuturkan perkembangan terkini komunikasi dengan pihak Telegram.

Kamis, 20 Jul 2017 10:35 WIB

detikNews

HTI Dibubarkan, Aktivitas di Kantor DPP Masih Normal

Pemerintah membubarkan ormas HTI lewat pencabutan status badan hukum.

Rabu, 19 Jul 2017 12:10 WIB

detikNews

Tanggapan Bukalapak untuk Surat Pembaca Bapak Ganda

Sehubungan dengan dimuatnya Surat Pembaca di Detik.com perihal transaksi di Bukalapak, izinkanlah kami untuk membantu memberikan penjelasan.

Rabu, 19 Jul 2017 10:38 WIB

detikFinance

Dulu Dahlan, Sekarang Jonan yang Dorong Pengembangan Mobil Listrik

Semasa menjabat sebagai Menteri BUMN di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dahlan sangat getol mendorong pengembangan mobil listrik.

Selasa, 18 Jul 2017 16:00 WIB

detikFinance

Staf Khusus Jonan Jajal Tesla Sekelas Mercy Milik Dahlan Iskan

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi, Hadi Djuraid, menemui Dahlan Iskan pada akhir pekan lalu. Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut?

Selasa, 18 Jul 2017 14:06 WIB

detikInet

Pemerintah Mau Buka Blokir Telegram, Asalkan…

Pemerintah Indonesia membuka peluang kepada Telegram dapat dibuka pemblokirannya atau normalisasi. Apa syaratnya?

Selasa, 18 Jul 2017 11:14 WIB

detikInet

Bikin Heboh Blokir Telegram, Kominfo: Kami Tidak Gegabah!

Kominfo menolak disebut gegabah melakukan pemblokiran Telegram hingga menimbulkan kontroversi.

Senin, 17 Jul 2017 22:50 WIB

detikInet

Ada Teroris, Kenapa Aplikasi Telegram Tak Ikut Diblokir?

Kementerian Kominfo menjelaskan kenapa lebih memilih untuk memblokir Telegram versi website terlebih dulu ketimbang aplikasinya. Apa alasannya?

Senin, 17 Jul 2017 19:42 WIB

detikInet

XL Juga Ikutan Blokir Telegram

Setelah Kominfo mengeluarkan instruksi untuk memblokir layanan Telegram, seluruh operator telekomunikasi langsung menindaklajuti, termasuk XL Axiata.

Senin, 17 Jul 2017 19:26 WIB

detikNews

Pemerintah Dinilai Terlalu Terburu Ingin Revisi UU Terorisme

Koalisi Masyarakat sipil mengkritik RUU perubahan UU tindak pidana terorisme. Harusnya, pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi praktik penindakan teroris.

Senin, 17 Jul 2017 18:33 WIB