Sistem OSS (Online Single Submission) alias Perizinan Online Terpadu hari ini diluncurkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Surat Menkum HAM soal kepengurusan Hanura kembali ke Ketum OSO dengan Sekjen Sarifuddin Sudding berbuntut panjang. Kali ini Hanura menuding KPU tak independen.
Pegiat antikorupsi menyeru warga agar tak memilih caleg-caleg dari partai yang menolak PKPU No 20/2018. PKPU itu melarang eks napi korupsi maju jadi caleg.
Rapat gabungan DPR membolehkan mantan napi korupsi untuk mendaftar caleg. ICW menilai hasil rapat itu mengabaikan PKPU yang melarang eks napi korupsi nyaleg.