Perppu No 2/2017 mengatur tentang pembubaran ormas. Perppu itu diteken Presiden Jokowi guna menangkal adanya organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Kementerian Hukum dan HAM akan mencabut status badan hukum ormas HTI. Ketua Umum HTI Rokhmat S Labib meminta agar pendukung HTI tetap tenang dan tidak anarkis.
Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengumuman dilakukan oleh Menteri Yasonna Laoly.
Polemik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan terus berlanjut. Ini kata ulama di Banten.
Upaya Presiden Joko Widodo memberantas ormas atau kelompok Islam radikal mendapat perhatian dunia. Bentuk perhatian itu tergambar dalam sebuah karikatur.