detikNews

Patrialis Pastikan Tak Ada 26 Tersangka Kasus BI di Luar Negeri

26 Tersangka kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom tahun 2004 resmi dicegah. Menkumham Patrialis Akbar memastikan tidak ada seorang pun dari tersangka tersebut yang berada di luar negeri sebelum kebijakan cegah diterbitkan.

Jumat, 17 Sep 2010 13:35 WIB

detikNews

Menkumham Belum Setujui Remisi untuk 21 Napi Koruptor

Menkumham Patrialis Akbar belum menyetujui remisi 21 koruptor yang mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung. Kalau rekomendasi sudah dilayangkan ia meminta agar tidak dipaksa melanggar aturan pemberian remisi.

Senin, 30 Agu 2010 20:29 WIB

detikFinance

TPI Diklaim Tutut, MNC 'Panas'

Pihak MNC kembali menuding Tutut keliru mengklaim TPI sebagai miliknya yang sah. Karena sampai saat ini tidak ada SK Menkumham yang membatalkan SK Menkumham 2005 soal kepemilikan Berkah (milik Hary Tanoesoedibjo) di TPI.

Selasa, 24 Agu 2010 11:25 WIB

detikNews

Cabut Gugatan TUN, MNC Anggap Pemenang dan Pemilik Sah TPI

Pihak PT MNC menegaskan, pencabutan gugatan di Pengadilan TUN, karena pihaknya sudah merasa menang dan merupakan pemilik sah TPI. Karenanya, anggapan pihak Tutut sebagai pemilik perusahaan televisi itu dianggap menyesatkan.

Selasa, 24 Agu 2010 02:40 WIB

detikNews

Komisi III Pertanyakan Menkum HAM yang Royal Berikan Remisi

Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait pemberian remisi. Menkum HAM dinilai jor-joran dalam memberi remisi kepada para narapidana.

Kamis, 19 Agu 2010 23:35 WIB

detikFinance

Digugat Rp 1, SBY dan Boediono Minta Damai

Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono mengajukan proposal perdamaian kepada Majelis Hakim PN Jakpus. Terkait sidang gugatan Rp 1 oleh warga negara soal kelalaian menyelenggarakan program jaminan sosial.

Rabu, 18 Agu 2010 14:51 WIB

detikNews

Peluang Pungli dalam Pembuatan SKCK di Kepolisian

Saya harap segara prosedur, aturan teknis, serta biaya yang dibebankan dalam mengurus surat perizinan diinformasikan secara jelas. Hal ini perlu demi menjaga transparansi layanan publik dan juga memberi rasa percaya pada warga.

Selasa, 17 Agu 2010 16:40 WIB

detikNews

Perpanjang Masa Jabatan KY, Pemerintah Harus Terbitkan Perppu

Perpanjangan masa jabatan komisioner KY harus dilakukan dengan penerbitan perppu. Sebab, memperpanjang masa jabatan berarti mengubah undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan.

Kamis, 22 Jul 2010 06:22 WIB

detikNews

Pemerintah Cenderung Gunakan Keppres untuk Perpanjangan Masa Jabatan KY

MenkumHAM Patrialis Akbar menyatakan pemerintah cenderung menggunakan keppres sebagai payung hukum perpanjangan masa jabatan komisioner KY periode 2005-2010. Perpanjangan dilakukan sampai komisioner periode berikutnya terpilih.

Rabu, 21 Jul 2010 20:27 WIB

detikNews

DPR dan Pemerintah Sepakat Masa Jabatan Komisioner KY Diperpanjang

Komisi III (Hukum) DPR dan pemerintah sepakat untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KY hingga komsioner periode baru terpilih. Kesepakatan ini dilakukan menyusul molornya waktu penyeleksian komisioner karena sepinya peminat.

Rabu, 21 Jul 2010 20:11 WIB