detikNews

Revisi UU yang Digodok DPR Atur Kewenangan KPK Stop Kasus Korupsi

KPK selama ini dikenal 'garang' karena tidak mengenal adanya SP3. Semua kasus yang ditangani KPK hampir selalu berujung pada hukuman bagi tersangkanya. Tapi kini tengah digodok DPR, KPK bisa stop kasus korupsi.

Rabu, 19 Sep 2012 09:19 WIB

detikNews

Revisi UU KPK Berpotensi Membonsai KPK !

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat meminta semua pihak melawan upaya pelemahan KPK. Revisi UU KPK di DPR disinyalir kuat akan membonsai kewenangan KPK.

Rabu, 19 Sep 2012 08:00 WIB

detikNews

Selain Soal Penuntutan, Kewenangan Penyadapan KPK Juga Akan Dipangkas

Selain ingin memangkas kewenangan KPK dalam hal penuntutan, dalam usulan Revisi UU KPK yang ada di Baleg, Komisi III DPR juga terkesan akan mempersulit KPK dalam hal penyadapan. Sebelum menyadap, KPK harus banyak meminta izin.

Selasa, 18 Sep 2012 21:25 WIB

detikNews

Komisi III DPR Usulkan Pemangkasan Kewenangan Penuntutan KPK

Komisi III DPR telah menyampaikan draf usulan revisi UU KPK kepada Badan Legislatif (Baleg) DPR. Sejumlah pasal dalam usulan itu memangkas kewenangan KPK.

Selasa, 18 Sep 2012 21:13 WIB

detikNews

Revisi UU KPK, Menkum: Ada Pengaturan Soal Sumpah Palsu

Revisi UU KPK digodok lagi oleh DPR. Pemerintah pun ikut terlibat di dalamnya memberi masukan. Salah satu yang ikut diatur soal sumpah palsu.

Selasa, 18 Sep 2012 20:13 WIB

detikNews

Waka Baleg DPR: Komisi III Usulkan Pembentukan Lembaga Pengawas KPK

Usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dalam usulan itu, Komisi III DPR sebagai pengusul, mengusulkan dibentuk lembaga pengawas KPK.

Selasa, 18 Sep 2012 18:27 WIB

detikNews

Revisi UU KPK Sudah Masuk Baleg DPR, Soal Penuntutan Diotak-atik

Revisi UU KPK sudah masuk ke Badan Legislatif (Baleg) DPR. Di Baleg, UU KPK itu kembali dirumuskan. Yang cukup mengejutkan, ada kewenangan KPK yang diutak atik. Salah satunya soal penuntutan. 

Selasa, 18 Sep 2012 18:26 WIB

detikNews

Wakil Ketua Baleg: Kunker ke Luar Negeri Dibutuhkan Negara Berkembang

Wakil Ketua Baleg yang juga pimpinan rombongan Baleg ke Denmark, Dimyati Natakusumah, menyebut kunker ke luar negeri masih dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Kamis, 13 Sep 2012 14:39 WIB

detikNews

Ini Agenda Anggota DPR Saat Ada di Denmark

Kunjungan kerja anggota Badan Legislatif ke Denmark dalam rangka pembahasan RUU PMI menuai kontroversi setelah beredarnya foto-foto wisata di kanal Copenhagen. Sebenarnya apa saja agenda anggota Baleg selama berada di negara itu?

Kamis, 13 Sep 2012 14:27 WIB

detikNews

RUU PMI Juga Amankan Eksistensi Bulan Sabit Merah Indonesia

Di dalam draf awal RUU Kepalangmerahan atau yang lebih dikenal dengan RUU Palang Merah Indonesia (PMI) tidak diatur penggantian lambang PMI menjadi bulan sabit merah. Namun eksistensi bulan sabit merah Indonesia tetap akan diakomodir.

Rabu, 12 Sep 2012 17:32 WIB