detikNews

Revisi UU KPK Perlu Atur Pimpinan Tak Dipilih DPR Lagi

Revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemberantasan korupsi. Revisi UU tidak boleh digunakan untuk mengerdilkan KPK.

Jumat, 14 Okt 2011 11:02 WIB

detikNews

Kewenangan KPK Sudah Pas, Tidak Perlu Dipangkas

DPR menggulirkan prakarsa revisi UU KPK yang menyoroti kewenangan penyadapan, serta tindakan hukum penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu atap karena tidak sesuai KUHP. Penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, untuk menghadapi extraordinary crime seperti korupsi perlu extraordinary law dan extraordinary process, kewenangan KPK sudah pas dan tak perlu dipangkas. Bila Anda setuju dengan Abdullah, pilih Pro!

Kamis, 13 Okt 2011 17:59 WIB

detikNews

Kewenangan KPK Sudah Pas, Tidak Perlu Dipangkas

Abdullah Hehamahua, menilai kewenangan yang dimiliki KPK saat ini sudah pas dan tidak ada yang perlu dipangkas. Memangkas kewenangan KPK sama dengan meniadakan lembaga antikorupsi itu.

Kamis, 13 Okt 2011 15:55 WIB

detikNews

Abdullah Hehamahua Usul Revisi UU KPK untuk Penguatan

Calon pimpinan KPK Abdullah Hehamahua meminta revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK bukan untuk memangkas kewenangan lembaga antikorupsi itu. Menurutnya revisi harus untuk penguatan KPK.

Kamis, 13 Okt 2011 15:52 WIB

detikNews

Seharusnya DPR Merevisi UU untuk Perkuat KPK, Bukan Melemahkan

Niatan DPR untuk merevisi UU KPK dikritik. Kewenangan krusial yang dimiliki KPK yakni penyadapan dan tidak boleh menghentikan penyidikan kasus atau SP3 justru akan dipangkas. Loh!

Kamis, 13 Okt 2011 15:19 WIB

detikNews

KPK: Tidak Adanya SP3 Cegah Tawar Menawar Kasus

Komisi III DPR tengah menggodok revisi UU KPK terutama menyasar pada tidak adanya wewenang Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) yang dimiliki lembaga tersebut. KPK menilai, ketiadaan SP3 mencegah adanya tawar menawar kasus.

Kamis, 13 Okt 2011 13:22 WIB

detikNews

UU KPK Direvisi, Kewenangan Menyadap akan Dibatasi

Komisi III DPR akan melakukan revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sejumlah kewenangan KPK seperti menyadap nantinya akan dibatasi.

Kamis, 13 Okt 2011 12:57 WIB

detikNews

Bukan Fahri, Tapi Benny yang Pimpin Panja Revisi UU KPK

Fahri Hamzah ternyata tidak akan memimpin Panja revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Pansus akan dipimpin oleh Ketua Komisi III, Benny Kabur Harman.

Kamis, 13 Okt 2011 12:32 WIB

detikNews

Pramono Tak Khawatir Fahri Hamzah Pimpin Panja Revisi UU KPK

Fahri Hamzah yang pernah mengusulkan pembubaran KPK menjadi Ketua Panja Revisi UU KPK. Namun Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku tidak khawatir atas itu.

Kamis, 13 Okt 2011 11:16 WIB

detikNews

Pemerintah Tolak Niat DPR Untuk Revisi UU KPK Soal Penyadapan & SP3

Komisi III DPR tengah menggodok rencana untuk merevisi UU KPK terkait kewenangan KPK untuk penyadapan dan SP3. Namun niatan itu tak sejalan dengan pandangan pemerintah.

Kamis, 13 Okt 2011 10:47 WIB