Benarkah pers sudah memperjuangkan kepentingan publik lebih luas? Di tengah dikuasainya sejumlah media massa oleh konglomerat dan politisi, Menko Polhukam mengajak agar pers tidak memperjuangkan kepentingan pemilik modal dan kekuasaan politik mana pun.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengimbau Polri untuk menerapkan 5 tahapan penting sebelum menerapkan protap mengenai penanganan anarkisme massa. Apa saja tahapan tersebut?
Seekor kerbau yang diajak ikut demo pada 28 Januari mengusik "ketenangan" Presiden SBY. SBY mengimbau agar unjuk rasa dilakukan dengan menjunjung tinggi pranata dan kepantasan.
Besok, ribuan orang akan melakukan demonstrasi di Istana Presiden dan gedung DPR. Diharapkan, kelompok-kelompok pendemo bisa melakukan sterilisasi dan koordinasi agar tidak terjadi chaos.
Keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait soal pembatalan tata cara penghitungan kursi pileg tahap kedua dikritisi Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD). Mereka berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi.
Sekitar 100 orang mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuaan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) unjuk rasa di depan Gedung Sate. KAMMI mengajak masyarakat tidak golput dalam pemilu legislatif dan presiden mendatang.
Kejayaan Nusantara berulang setiap tujuh abad. Putaran pertama abad VII Sriwijaya. Putaran kedua abad XLV Majapahit. Memasuki lorong ketiga abad XXI entah di tahun kapan dan di bawah sosok siapa.
Komite Bangkit Indonesia (KBI) meminta Komnas HAM membentuk tim pencari fakta penangkapan Ferry Yuliantono. Penangkapan itu diduga sarat pelanggaran HAM.