Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan ERP di 25 ruas jalan Ibu Kota tidak akan efektif mengurai kemacetan.
DPRD DKI memperkirakan jalan berbayar atau ERP akan menghasilkan Rp 60 miliar per hari. Karena itu, Pemprov disarankan membentuk BUMD untuk kelola dana itu.
Pengamat Kebijakan Transportasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), Dr Eng. Ir. IB Ilham Malik menilai ERP tidak efektif diterapkan di DKI Jakarta.