detikNews

Temui Menteri Yuddy, Risma Konsultasi Soal Kepegawaian

Risma menambahkan bahwa kota yang dia pimpin masih membutuhkan tenaga medis dan pengajar. Sehingga pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal.

Selasa, 04 Agu 2015 14:13 WIB

detikNews

Bawaslu Sebut di Simalungun Ada Mobilisasi PNS oleh Calon Tertentu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan ada mobilisasi PNS dan juga pemanfaatan fasilitas daerah oleh petahana selama tahap pencalonan.

Senin, 03 Agu 2015 15:46 WIB

detikNews

Kembali Diperiksa Kasus Pembayaran Online, Denny: Saya Harap Calo Tak Ada

Denny Indrayana kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pembayaran paspor online.

Rabu, 29 Jul 2015 15:03 WIB

detikNews

Menpan Yuddy: Tingkat Kedisiplinan dan Mentalitas PNS Belum Membaik

Menpan Yuddy Chrisnandi menyampaikan hasil evaluasi pada kinerja PNS. Sejauh ini sudah ada perbaikan yang signifikan.

Rabu, 22 Jul 2015 10:05 WIB

detikNews

Arus Balik Dimulai, Mobil 2 Jam Terjebak Macet di Brebes Arah Jakarta

Arus balik mulai terlihat termasuk di Brebes, Jawa Tengah. Kendaraan terjebak di jalur Brebes Pantura selama 2 jam.

Minggu, 19 Jul 2015 21:31 WIB

detikNews

Kemenhub Prediksi Penumpang Arus Balik Banyak Naik Angkutan Darat

Prediksi ini muncul karena sebagian pemudik yang menggunakan mudik gratis tidak difasilitasi saat arus balik.

Sabtu, 18 Jul 2015 18:59 WIB

detikNews

Kemenhub Prediksi Gelombang Arus Balik Dimulai Tanggal 20 Juli

Kementerian Perhubungan memperkirakan arus balik ke Jakarta mulai terjadi pada Senin (20/7) pekan depan.

Sabtu, 18 Jul 2015 17:02 WIB

detikNews

Jadi Percontohan SAKIP, Ridwan Kamil Siapkan Bendera Hitam

Bandung menjadi kota percontohan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan. Kinerja anak buah Ridwan Kamil bisa terpantau.   

Senin, 13 Jul 2015 21:56 WIB

detikNews

Sanksi Administrasi Hingga Pemecatan Menunggu PNS Nakal di Pilkada

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menyusun peraturan menteri dan code of conduct PNS.

Kamis, 09 Jul 2015 14:34 WIB

detikNews

Perludem: Restui Politik Dinasti, MK Tak Lihat Kepentingan Masyarakat

Keputusan MK menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana dalam UU Pilkada tahun 2015 dikritik karena dinilai tak pro rakyat.

Kamis, 09 Jul 2015 08:31 WIB