Guna melihat model yang pas dalam memposisikan Polri perlu perbandingan antarnegara. Setidaknya butuh waktu lima tahun untuk menentukan apakah Polri berada di bawah departemen lain atau tidak.
Wacana penempatan Polri di bawah Depkum dinilai akan berdampak negatif pada Polri. Yang lebih parah, berkembangnya wacana ini bisa mengakibatkan reformasi gulung tikar.
Aliansi Bandung untuk Kebebasan Berpikir, Berpendapat dan Berkumpul (ABK3B) mengecam keras pembubaran dan penangkapan panitia dan peserta diskusi bertajuk marxisme di Toko Buku Ultimus Bandung yang dilakukan ormas dan kepolisian.
Rencana penarikan senpi dari tangan sipil mendapat dukungan penuh. Langkah ini dinilai tepat untuk mencegah penggunaan senjata api secara tidak bertanggungjawab.
Bebasnya Pollycarpus membuat siapa dalang pembunuh aktivis HAM Munir semakin tidak jelas. Sikap Presiden SBY yang dinilai kurang tegas, semakin menjelaskan kasus Munir adalah simbol ketakutan negara.
PKS mencalonkan tokoh eksternal sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2007, seperti Wakapolri Komjen Pol Adang Daradjatun. Pencalonan ini diharapkan akan membuat peluang koalisi besar.
Komisi kode etik Mabes Polri harus menjelaskan kepada publik mengenai keputusannya tidak mempidanakan mantan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Edhi Susilo.