detikNews

Ikuti Saran MK, HTI akan Perbaiki Draf Gugatan

Ismail Yusanto sepakat memperbaiki draf gugatan uji materi Perppu Ormas.

Rabu, 26 Jul 2017 14:42 WIB

detikNews

Didampingi JK, Jokowi Bicara Soal Hubungan dengan PAN

PAN terus dirong-rong untuk keluar dari koalisi pendukung pemerintah. Bahkan dalam pertemuan partai koalisi dengan Presiden Jokowi dua hari lalu, PAN tak hadir.

Rabu, 26 Jul 2017 14:05 WIB

detikNews

MK Minta HTI Perbaiki Draf Gugatan Perppu Ormas

MK menyarankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperbaiki draf gugatannya. Dalam kasus itu, HTI menggugat Perppu 2/2017 tentang Ormas.

Rabu, 26 Jul 2017 13:56 WIB

detikNews

Pemkab Lamongan Tunggu Aturan Pusat Soal PNS Pengikut HTI

Pemkab Lamongan akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pelarangan HTI. Terkait ada atau tidaknya PNS pengikut HTI, Pemkab menunggu aturan dari pusat.

Rabu, 26 Jul 2017 13:45 WIB

detikNews

Siap Jawab soal Perppu Ormas di MK, Wiranto: Bukan Asal-asalan

MK menggelar sidang perdana pengujian Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada hari ini.

Rabu, 26 Jul 2017 13:31 WIB

detikNews

Soal Koalisi Hadapi Jokowi, PKS: Kami Sehati dengan Gerindra

Wasekjen PKS Mardani Ali Sera berharap parpolnya terus berkoalisi dengan Gerindra di Pilpres 2019.

Rabu, 26 Jul 2017 13:22 WIB

detikNews

Mendagri: PNS Jadi Anggota HTI akan Diklarifikasi

Pemberian sanksi terhadap PNS yang bergabung dengan HTI harus hati-hati. Mendagri akan mengutamakan dialog terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi.

Rabu, 26 Jul 2017 13:10 WIB

detikNews

PDIP Bela Jokowi yang Dikritik Bak Macan Ompong

LSM FITRA lalu menyebut Presiden Jokowi bak macan ompong karena seolah membiarkan parpol-parpol pendukungnya menggulirkan Pansus Angket KPK.

Rabu, 26 Jul 2017 10:15 WIB

detikNews

MK Gelar Sidang Perdana Perppu Ormas yang Digugat HTI

Yusril berkeyakinan MK akan sependapat dengannya bahwa tidak ada unsur memaksa yang melatarbelakangi Perppu Ormas ini.

Rabu, 26 Jul 2017 09:45 WIB

detikNews

Johan Budi: Legislatif Tak Bisa Diintervensi Eksekutif

DPR pun dulu pernah ingin merevisi UU KPK. Ketika itu Jokowi meminta agar niat itu ditunda dahulu dan akhirnya DPR pun menundanya.

Selasa, 25 Jul 2017 23:28 WIB