Pemerintah akan Bentuk Lembaga Pengurus Climate Change

Pemerintah akan membentuk lembaga untuk mengimplementasikan program kebijakan climate change Indonesia.

Selasa, 11 Des 2007 17:53 WIB

detikFinance

Pemerintah akan Bentuk Lembaga Pengurus Climate Change

Pemerintah akan membentuk lembaga untuk mengimplementasikan program kebijakan climate change Indonesia.

Selasa, 11 Des 2007 17:53 WIB

Negara Maju Harus Dirayu Biayai Proyek Lingkungan

Negara-negara maju harus dirayu supaya mau ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek lingkungan. Padahal selama ini negara maju dengan industrialisasinya merupakan penyumbang emisi gas besar di dunia.

Selasa, 11 Des 2007 12:59 WIB

Presiden SBY: Proyek Lingkungan Perlu Insentif

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui untuk mengembangkan proyek-proyek lingkungan diperlukan insentif fiskal.

Selasa, 11 Des 2007 09:47 WIB

detikFinance

Presiden SBY: Proyek Lingkungan Perlu Insentif

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui untuk mengembangkan proyek-proyek lingkungan diperlukan insentif fiskal.

Selasa, 11 Des 2007 09:47 WIB

detikFinance

Pemerintah Tak Patok Angka Pembebasan Lahan Tol di APBN

Pemerintah tidak akan menyebutkan secara eksplisit angka pembebasan lahan tol dalam APBN. Tujuannya untuk menghindari aksi para spekulan.

Selasa, 06 Nov 2007 12:27 WIB

detikFinance

Kebijakan Industri Nasional Diterbitkan Lewat Perpres

Aturan tentang kebijakan perindustrian nasional akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Rencananya akan diterbitkan November 2007.

Selasa, 23 Okt 2007 18:42 WIB

detikFinance

Pemerintah Undang Investor Bangun Pelabuhan Batu Ampar

Pemerintah akan mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar, Batam yang berada di kawasan Free Trade Zone dengan mengundang investor strategis.

Selasa, 23 Okt 2007 18:33 WIB

detikFinance

Kwik Buka Kedok di Balik Penyelesaian BLBI BCA

Kwik Kian Gie membeberkan hal ihwal penjualan saham BCA pada 2002 terkait pelunasan BLBI di hadapan anggota parlemen. Sejumlah pejabat top terlibat.

Kamis, 27 Sep 2007 18:52 WIB

detikFinance

Pemerintah Stop Izin HPH dan Perkebunan di Lahan Gambut

Pemerintah mengeluarkan larangan pemberian izin baru untuk Hak Pengelolan Hutan (HPH) dan perkebunan di area 1 juta lahan gambut Kalimantan.

Jumat, 21 Sep 2007 12:07 WIB