Penolakan pencabutan wewenang penindakan KPK berdatangan dari internal Komisi III. Rupanya masih ada anggota Komisi III yang menghendaki penguatan KPK.

Rapat kerja yang digelar Komisi III DPR dengan Kapolri Jendral Timur Pradopo hanya diikuti 8 -- lalu susut menjadi 6 -- dari 51 anggota Komisi III. Badan Kehormatan (BK) DPR menilai, rapat tersebut tidak kuorum.

Lembaga KPK di negara maju wajar jika hanya berwenang melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Namun di Indonesia, yang situasinya jauh berbeda, wewenang KPK dalam melakukan penindakan hukum justru perlu dikuatkan.

Komisi III menggelar rapat pembahasan anggaran dengan Kapolri, Jendral Timur Pradopo hanya dengan enam anggota Dewan. Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan, tidak masalah.

Dalam Revisi UU KPK, Komisi III DPR berencana mencabut wewenang penindakan KPK dan mengalihkannya kepada Kepolisian dan Kejaksaan. KPK hanya diberi wewenang pencegahan. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari, dengan tegas mengatakan pencabutan wewenang penindakan KPK tidak boleh terjadi. "Tidak! Fungsi penindakan yang dimiliki sekarang ini masih relevan dengan aspirasi rakyat dalam pemberantasan korupsi," kata Hajriyanto. Bila Anda setuju dengan Hajriyanto Thohari, pilih Pro!

Separuh anggota Komisi III DPR tengah studi banding ke Prancis terkait revisi UU KPK. Gara-gara ini rapat Komisi III DPR dengan Kapolri molor sampai 1 jam.

Rencana Komisi III DPR memangkas wewenang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditentang banyak pihak. Pemerintah siap 'pasang badan' jika upaya pemangkasan itu benar-benar diwujudkan DPR. 

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas heran dengan sikap DPR yang getol menyuarakan revisi UU KPK. Saat ini KPK dengan kewenangan yang ada sudah berjalan dengan baik. Ada apa dengan DPR?

Denny Indrayana mewanti-wanti DPR agar tidak menyelipkan agenda terselubung dalam revisi UU KPK. Ia Denny khawatir niat memperkuat KPK justru berujung dengan pemangkasan kewenangan.

Anggota Komisi III DPR asal FPKS Indra menjamin akan melawan apabila ada upaya menghilangkan kewenangan penindakan KPK.