detikNews
Paripurna Komisioner OJK, 362 Anggota DPR Tak Hadir
Sebanyak 362 anggota DPR tidak hadir di rapat paripurna pengesahan anggota dewan komisioner OJK.
Kamis, 06 Jul 2017 11:14 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Dituding Fahri Rekayasa Kasus e-KTP, Ketua KPK: Lecehkan Pengadilan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding kasus e-KTP sebagai rekayasa Ketua KPK Agus Rahardjo.
Rabu, 05 Jul 2017 17:20 WIB
detikNews
Fahri Anggap Kenaikan Dana Parpol Bisa Cegah Masuknya Duit Haram
Fahri berpendapat dana parpol yang cukup bisa mencegah dana haram masuk ke partai politik.
Rabu, 05 Jul 2017 17:13 WIB
detikNews
Fahri Sebut Kasus e-KTP Omong Kosong, ICW: Melecehkan Persidangan
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Fahri tidak mengikuti jalannya persidangan sehingga ucapannya terkesan melecehkan.
Rabu, 05 Jul 2017 07:30 WIB
detikNews
Fahri Hamzah Sebut e-KTP Omong Kosong, KPK: Ada Pihak yang Dibela?
KPK balik bertanya atas tudingan Fahri Hamzah yang menyebut perkara korupsi e-KTP yang ditangani KPK hanya rekaan. Siapa yang dibela?
Selasa, 04 Jul 2017 20:47 WIB
detikNews
Fahri Minta Komnas HAM Dibubarkan, Komisioner: Itu Asal Bunyi
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan Fahri Hamzah asal bicara terkait dengan pembubaran lembaga semi-negara.
Selasa, 04 Jul 2017 15:35 WIB
detikNews
Fahri Hamzah: Kasus e-KTP Omong Kosong!
Fahri Hamzah menyebut kasus e-KTP adalah kebohongan dan omong kosong. Apa alasannya?
Selasa, 04 Jul 2017 13:28 WIB
detikNews
Jimly: Komnas HAM Jangan Dibubarkan, tapi Perlu Konsolidasi
Ketua Pansel Anggota Komnas HAM Jimly Asshiddiqie tidak setuju Komnas HAM dibubarkan karena masih banyak peran Komnas HAM untuk melindungi kaum minoritas.
Selasa, 04 Jul 2017 13:07 WIB
detikNews
Bisik-bisik di Balik Sel Sang Auditor
Auditor BPK Rochmadi dikunjungi sejumlah pihak di sel tanpa izin, dari DPR hingga BPK. Apa yang mereka bicarakan?
Selasa, 04 Jul 2017 09:52 WIB
detikNews
Fahri Hamzah Minta Pembubaran Lembaga, KPK Pilih Fokus Bekerja
Fahri Hamzah meminta keberadaan sejumlah lembaga semi negara, termasuk Komnas HAM dan KPK dievaluasi. KPK menganggap hal itu tidak penting untuk ditanggapi.
Senin, 03 Jul 2017 19:58 WIB