detikFinance Ada 7 Juta Pengangguran di RI, Seberapa Perlu Omnibus Law? Seberapa perlu Omnibus Law buat dunia ketenagakerjan di RI? Kamis, 27 Feb 2020 19:10 WIB
detikFinance Airlangga: Omnibus Law Cipta Kerja Bukan Revisi UU Tenaga Kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja memicu banyak kontroversi, terutama dari serikat pekerja atau buruh. Rabu, 26 Feb 2020 18:09 WIB
detikFinance Di Depan CT, Airlangga Beberkan Isi Omnibus Law Cipta Kerja Airlangga bilang, melalui omnibus law banyak kemudahan yang akan diterima para pemegang modal dalam menjalankan bisnisnya di tanah air. Rabu, 26 Feb 2020 15:30 WIB
detikFinance Defisit APBN Melebar Gara-gara Pemerintah Guyur Insentif "Kalau ekonomi turun, penerimaan pajak lemah, kita memang harus siapkan diri untuk tingkatkan defisit," Rabu, 26 Feb 2020 13:14 WIB
detikNews Cinta Laura dan Ridwan Kamil Berbagi Resep Kesuksesan Mereka di Melbourne Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebriti Cinta Laura dan mantan Wakil Menlu Dino Patti Djalal hadir di tengah masyarakat Indonesia di Melbourne. Rabu, 26 Feb 2020 12:52 WIB
detikFinance Nasib Rencana RI Punya Bank Tanah, Masih Terkatung-katung? Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengungkapkan penyebab bank tanah tak juga kunjung terbentuk. Selasa, 25 Feb 2020 23:28 WIB
detikFinance Menaker Jawab Kontroversi RUU Cipta Kerja yang Ditolak Buruh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan penyusunan draf RUU sejak awal telah melibatkan para pihak terkait. Selasa, 25 Feb 2020 10:44 WIB
detikNews Rocky Gerung: Omnibus Law Manjakan Investor "Kalau saya bikin sinopsis dari tiap RUU isinya cuma dua hal. Isinya adalah manjakan investor, manjakan investasi. Konsekuensi cuman dua," kata Rocky Senin, 24 Feb 2020 20:21 WIB
detikNews Omnibus Law Dinilai Proyek Tanpa Perencanaan "Presiden ketika terpilih tanpa ada satu perencanaan membuat program baru. Padahal janji politik yang nggak dia janjikan belum jalan," kata Said. Senin, 24 Feb 2020 19:57 WIB
detikFinance Omnibus Law Dikhawatirkan Bernasib Serupa RUU KPK Penyusunan Omnibus Law diminta dibuat setransparan mungkin dan dikupas mendalam pasal per pasal untuk menghindari aturan yang bertumpuk-tumpuk. Senin, 24 Feb 2020 13:19 WIB