detikNews Bang Yos Ingin PKPI Bersatu, Haris Sudarno: Kita yang Sah! Mayjen (Purn) Haris Sudarno menegaskan dirinya adalah ketum PKPI yang sah. Senin, 29 Agu 2016 15:50 WIB
detikNews 177 WNI yang Berhaji dengan Paspor Filipina Akan Dipulangkan dengan SPLP 177 WNI yang ketahuan berhaji dengan paspor Filipina masih berada di Manila. Mereka sudah tidak ditahan, tetapi berada di KBRI Manila. Senin, 29 Agu 2016 14:42 WIB
detikNews Hak Eksklusif Kopi Gayo Segera Didaftarkan di Eropa Hak ini sebagai pencatatan kekayaan intelektual tradisional daerah sehingga bisa menjadi ciri khas produk tersebut. Yang mengaku-aku, bisa dipidana. Senin, 29 Agu 2016 13:43 WIB
detikNews Bareskrim Telah Periksa 44 Saksi Kasus 177 WNI Berangkat Haji Via Filipina Tim Polri juga menelusuri dan memeriksa pihak agen travel yang di tanah air seperti di Jawa Timur, Kalimantan Timur dan wilayah Sulawesi. Senin, 29 Agu 2016 13:27 WIB
detikNews Sengketa BMW dan 15 Tahun Indonesia Dalam Ketidakpastian Hukum Merek Sengketa merek BMW membuka kotak pandora lambatnya Kemenkum HAM membuat aturan terkait. Akankah Kemenkum HAM membiarkannya berlarut-larut? Senin, 29 Agu 2016 11:27 WIB
detikNews Manuver Para Jenderal di Pusaran Perpecahan PKPI Tak hanya partai besar yang terancam perpecahan karena perebutan kekuasaan. PKPI pun setelah dua jenderal saling klaim kekuasaan. Senin, 29 Agu 2016 11:14 WIB
detikNews Hendropriyono dan Haris Sudarno Berebut PKPI, Siapa yang Sah? Dua jenderal berebut partai yang sebelumnya dipimpin Sutiyoso ini. Siapa yang sah? Senin, 29 Agu 2016 10:23 WIB
detikNews Ini Akar Perpecahan PKPI yang Berbuntut Dualisme Kepemimpinan Jenderal (purn) AM Hendropriyono dan Mayjen (purn) Haris Sudarno sama-sama mengklaim sebagai ketua umum PKPI. Senin, 29 Agu 2016 09:24 WIB
detikNews PKPI Pecah! Hendropriyono dan Haris Sudarno Klaim Jabat Ketum Internal kepengurusan Partai Keadilan, dan Persatuan Indonesia (PKPI) bergejolak. Minggu, 28 Agu 2016 20:50 WIB
detikNews Dear Jokowi, Korban Peradilan Sesat Ini Belum Mendapat Ganti Rugi Rp 5 Juta Rumitnya birokrasi serta kurangnya perhatian dari negara terhadap korban peradilan sesat disinyalir sebagai faktor penyebab ganti rugi tak kunjung dilaksanakan. Jumat, 26 Agu 2016 17:59 WIB