detikNews

Depdagri Tolak Tangani Kasus Pengembalian UU Otsus Papua

Depdagri meminta Pemda dan DPR Papua mencari penyelesaian kasus pengembalian UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilakukan Dewan Adat Papua.

Senin, 15 Agu 2005 16:53 WIB

detikNews

Depdagri Janji Tidak Intervensi Proses Hukum Pilkada Depok

Proses hukum sengketa Pilkada Depok hingga kini masih berlangsung. Depdagri janji tidak akan mencampuri urusan tersebut.

Jumat, 12 Agu 2005 16:14 WIB

detikNews

Tak Ada Perpu Irjabar

Pemerintah memastikan tidak akan membuat Perpu untuk mengesahkan keberadaan Provinsi Irjabar, menyusul dibatalkannya UU pembentukannya oleh MK.

Jumat, 12 Agu 2005 12:08 WIB

detikNews

SBY Masih Godok Waktu Pelaksanaan Pilkada Irjabar

Kendati Pilkada Irjabar telah ditunda dua kali, pemerintah masih belum menemukan waktu yang cocok untuk pelaksanaan Pilkada Irjabar.

Jumat, 12 Agu 2005 11:25 WIB

detikNews

Solossa: Sebelum Gelar Pilkada, Irjabar Harus Berlandas Hukum

Gubernur Papua JP Solossa mengingatkan, keberadaan Irjabar sebagai daerah pemekaran, harus memiliki landasan hukum, sebelum bisa bisa menggelar Pilkada.

Rabu, 10 Agu 2005 20:01 WIB

detikNews

Pemerintah Harus Supervisi Otsus Papua

Niat Dewan Adat Papua mengembalikan UU Otsus Papua ditanggapi dingin MPR. "Nggak ada ceritanya otsus di Papua dikembalikan," kata Wakil Ketua MPR AM Fatwa.

Rabu, 10 Agu 2005 17:08 WIB

detikNews

Bahas Otsus, SBY Bertemu 29 Tokoh Adat & DPRD Papua

SBY mengadakan dialog dengan 29 tokoh adat dan DPRD Papua di Istana Negara. Pertemuan ini membahas pelaksanaan UU No 21/ 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Selasa, 09 Agu 2005 20:51 WIB

detikNews

SBY: Tidak Ada Campur Tangan Asing Soal Aceh & Papua

Presiden Susilo Bambang Yudhoyno menjamin tidak akan ada campur tangan asing dalam penyelesaian konflik di Aceh dan Papua. Semua dalam bingkai NKRI.

Selasa, 09 Agu 2005 19:41 WIB

detikNews

Soal Otsus, Gubernur Pertanyakan Sikap Dewan Adat Papua

Pengembalian Otsus kepada pemerintah membuat gerah Gubernur Papua. Menurutnya, Otsus adalah kebijakan final menangani Papua secara baik.

Senin, 08 Agu 2005 23:01 WIB

detikNews

SBY Bisa Atur Parpol Lokal di NAD Melalui Perpres

Wacana pembentukan parpol lokal di NAD terus mencuat. Presiden SBY bisa menerbitkan Perpres untuk mengakomodir pembentukan parpol lokal.

Rabu, 20 Jul 2005 09:05 WIB