Presiden mencabut izin 28 perusahaan di Sumatera akibat pelanggaran yang menyebabkan banjir bandang. Enam perusahaan di Sumbar terlibat dalam keputusan ini.
Sederet perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), izin usaha pertambangan, dan izin usaha perkebunan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat