"Pak Airlangga juga mengklaim 92% itu juga hitungan Pak Airlangga yang juga dibuktikan dengan dukungan hampir semua DPD I dan DPD II se-Indonesia," kata Ridwan.
"Kalau memang dinilai berlebihan, pin emas yang dipersoalkan itu bisa saja ditiadakan. Tinggal bagaimana Sekretariat DPR mengatur anggaran," kata Saleh Daulay.
NasDem menilai pin emas diperlukan anggota Dewan sebagai identitas. NasDem membandingkan dengan penambahan pimpinan MPR yang disebut lebih boros anggaran.