Melalui RUPST, Telkom memutuskan merombak jajaran komisaris, di mana mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro jadi Komisaris Utama.
Beberapa pihak menggugat ke MK agar presidential threshold turun jadi nol persen. Waketum Golkar Nurul Arifin menilai presidential threshold harus tetap ada.