Pemerintah dinilai 'acak adul' dalam membenahi kebutuhan pangan masyarakat yang memang merupakan kepentingan sejuta umat.

FPKB DPR menyampaikan keprihatinan karena krisis pangan yang terjadi di Indonesia khususnya krisis kedelai. Pemerintah harus segera menanggulangi krisis bisa membunuh industri kecil dan menengah ini.

Pemerintah langsung merespons kelangkaan tempe-tahu di pasar akibat tingginya harga kedelai impor yang mencapai Rp 8.000/kg, yakni dengan dua kebijakan. Apa saja?

Pemerintah dianggap menerapkan kebijakan terburu-buru untuk mengatasi kenaikan harga kedelai, dengan membebaskan bea masuk impor kedelai dari 5% menjadi 0%.

Untuk mengatasi kelangkaan kedelai, pemerintah membuat kebijakan impor dengan membebaskan bea masuk impor kedelai. Gagasan pemerintah itu ditolak anggota DPR yang juga mantan Ketua HKTI Siswono Yudhohusodo karena kebijakan itu bisa terjadi bila komoditas lainnya langka dan Indonesia akan terus bergantung pada impor. Penambahan lahan produksi kedelai lebih utama daripada impor, dan rakyat akan siap prihatin dulu. Bila Anda setuju dengan Siswono Yudhohusodo, pilih Pro!

Presiden SBY mengaku belakangan ini sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait menghilangnya tempe-tahu dan harga kedelai yang melambung tinggi.

Ancaman krisis pangan sudah di depan mata, namun pemerintah seolah menutup mata dengan membiarkan keran impor bahan pokok masuk.

Partai Golkar memandang krisis pangan saat ini khususnya kedelai karena Indonesia tergantung impor. Golkar menolak kebijakan pemerintah menurunkan bea masuk kedelai sampai 0 persen.

Lonjakan harga kedelai impor belakangan ini membuat pemerintah berniat memperluas peran Perum Bulog untuk menstabilisasi harga pangan selain beras.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah akan membebaskan bea masuk untuk impor kedelai paling lambat minggu depan. Pedagang harus turunkan harga.