Dengan bekal pengalamannya di operator, Muhammad Imam Nashiruddin sadar bahwa ketersediaan infrastruktur broadband adalah sesuatu yang mutlak jika ingin memajukan Indonesia. Namun demikian, itu saja masih belum cukup.
Lemahnya regulasi cuma salah satu contoh masalah yang dihadapi di era konvergensi bisnis data. Masih ada bahaya lainnya yang mulai menggerogoti, salah satunya adalah ancaman dari OTT asing.
Pemerintah melalui Kementerian Kominfo membuka wacana bagi pemain <em>broadband wireless access</em> (BWA) di 2,3 GHz untuk mendapatkan lisensi nasional seperti seluler. Tapi syaratnya, harus merger dulu!
Rencana untuk menghitung ulang biaya interkoneksi sejatinya telah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun hingga kini masih belum jua menemukan kata sepakat meski telah melewati 15 kali pertemuan.
Menkominfo Rudiantara kembali angkat bicara soal layanan internet gratis yang dipromosikan sejumlah operator bersama dengan mitra bisnisnya demi menggaet pelanggan baru. Apa kata menteri?
Menkominfo Rudiantara memperkirakan harga ponsel 4G yang saat ini masih di atas Rp 1 jutaan untuk harga termurahnya, bisa turun 60%-70% menjadi kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu pada tahun 2018-2019.
Para operator yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memberi pesan kepada punggawa BRTI. "Operator butuh independensi dari BRTI. Jadi regulator tak boleh terlalu cinta atau terlalu benci. Berat menjadi wasit itu".
Berbicara soal melayani pemegang lisensi dan pelanggan akhir, Menkominfo Rudiantara menegaskan ada tiga fokus utama yang harus jadi perhatian anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang baru yaitu interkoneksi, broadband, dan konsolidasi.
Menkominfo Rudiantara memberikan sejumlah wejangan ‎usai melantik sembilan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) yang menjadi punggawa baru Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2015-2018.‎