Karena dianggap "lahan basah" para petugas di bawah Direktorat Lalu Lintas tidak banyak berubah. Mereka dianggap sudah familiar sehingga mudah memberi setoran ke atasan.
FPKS DPR tidak sepakat dengan Keluarga Besar Purnawirawan TNI-Polri yang tidak mengakui Komnas HAM. Komnas HAM memperkuat pembangunan HAM sesuai UUD 1945.
Situasi politik 2008 semakin hangat mendekati Pemilu 2009. Seluruh pasukan TNI AD, khususnya Kopassus diminta menjaga netralitas dan jangan terpengaruh ajakan berpolitik praktis.
Pilkada digelar di sejumlah wilayah. Para calon pun bertarung, termasuk diantaranya mantan jenderal. Untuk itu pemerintah pun mewanti-wanti agar TNI-Polri bersikap netral.
RUU Pemilu membolehkan anggota TNI, Polri dan PNS ikut dalam kampanye Pemilu 2009 sebagai anggota masyarakat. Pengamat mengkhawatirkan hal itu akan merusak netralitas aparat negara.
Bentrok antara personel TNI dan Polri sudah sering terjadi. Polri lebih banyak bekerja. Sehingga penghasilan secara materi lebih banyak didapatkan oleh Polri daripada TNI.