detikNews

Muhaimin Ngaku Tak Pernah Memberikan Izin BURT ke Mesir

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengaku tidak pernah memberikan izin keberangkatan anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI pergi ke Mesir. Lho kok?

Minggu, 18 Des 2005 13:38 WIB

detikNews

Inilah Nama Anggota DPR Studi Banding ke Mesir

Kendati mendapat kecaman, belasan anggota DPR akhirnya pergi ke Mesir dengan alasan studi banding. Inilah nama-nama mereka yang nekat pergi ke Mesir.

Jumat, 16 Des 2005 22:21 WIB

detikNews

KY Didesak Periksa Majelis Hakim Kasus Nurdin Halid

Sikap majelis hakim yang memvonis bebas Nurdin Halid menuai kecaman. Komisi Yudisial (KY) diminta memeriksa para hakim tersebut .

Jumat, 16 Des 2005 09:11 WIB

detikNews

Nurdin Bebas Bukti Jaksa Teledor Tangani Korupsi

Nurdin Halid untuk kedua kalinya lolos dari jeratan hukum. Jaksa dinilai teledor dalam membuat dakwaan kasus korupsi gula impor itu.

Jumat, 16 Des 2005 08:50 WIB

detikNews

Kasus Suap di MA, Bagir Manan Diminta Bersikap Ksatria

Ketua MA Bagir Manan diminta tidak bersikap menghindar dalam kasus dugaan suap oleh Probosutedjo. Bagir diminta bersikap ksatria sehingga kasusnya menjadi jelas.

Senin, 10 Okt 2005 21:03 WIB

detikNews

KPK & KY Harus Periksa Bagir

Pakar hukum UGM yang juga Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM), Denny Indrayana, mendesak KY dan KPK segera memeriksa Bagir Manan.

Senin, 10 Okt 2005 17:40 WIB

detikNews

MA Harus Keluarkan Fatwa untuk Pilkada Depok

PT Jabar memutus Badrul Kamal menjadi pemenang Pilkada Depok. Tapi putusan itu melebihi batas waktu yang diatur UU Pemda. MA harus mengeluarkan fatwa.

Jumat, 05 Agu 2005 10:24 WIB

detikNews

Komisi Yudisial Diminta Periksa Hakim PK Tommy

Pengurangan hukuman terhadap Tommy oleh Mahkamah Agung (MA) terus berpolemik. Komisi Yudisial diminta memeriksa majelis hakim sidang Peninjauan Kembali (PK).

Minggu, 26 Jun 2005 09:09 WIB

detikNews

Kasus Suap, KPK Juga Harus Periksa Majelis Hakim Puteh

KPK didesak mengusut tuntas kasus penyuapan oleh pengacara Puteh kepada panitera PT DKI. Hakim yang menangani perkara Puteh juga perlu diperiksa.

Kamis, 16 Jun 2005 22:15 WIB

detikNews

Sebagai Kepala Negara, SBY Berhak Nonaktifkan Anggota KPU

Meski tidak ada hukum formal yang mengatur, sebagai kepala negara, Presiden SBY berhak menonaktifkan Nazaruddin Sjamsuddin dan Mulyana W. Kusumah.

Rabu, 25 Mei 2005 08:38 WIB