detikNews

Tolak Revisi UU Pilkada, PPP Kubu Romi: Apa Kepentingan Nasionalnya?

DPR mengusulkan revisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP di Pilkada serentak tahun ini. Namun, PPP kubu Romahurmuziy menolak usulan tersebut karena dianggap tak sesuai ketentuan UU.

Senin, 11 Mei 2015 09:18 WIB

detikNews

DPR Perketat Aturan Hukum Soal Prostitusi Melalui Revisi UU KUHP

Anggota komisi III DPR Arsul Sani, menuturkan salahsatu upaya pengetatan hukum bisnis prostitusi itu dilakukan melalui revisi UU KUHP yang akan dibahas DPR.

Senin, 11 Mei 2015 08:23 WIB

detikNews

Masih Utang Setumpuk RUU di Prolegnas, DPR Justru Mau Revisi UU Pilkada

Gara-gara ada dua partai politik yang bersengketa yaitu PPP dan Golkar, DPR berniat merevisi dua UU yaitu UU Parpol dan UU Pilkada. Padahal, DPR masih 'utang' setumpuk RUU di Prolegnas yang seharusnya dibahas dan disahkan tahun ini.

Kamis, 07 Mei 2015 11:16 WIB

detikNews

Siapa Pengusul Penghapusan Hukuman Mati dari Pidana Pokok di KUHP?

Hukuman mati dihapus dari pidana pokok di draf RUU KUHP yang sedang digodok di DPR. DPR menyebut draf itu berasal dari pemerintah. Siapa pengusulnya?

Selasa, 05 Mei 2015 10:10 WIB

detikNews

Politikus PPP: Tidak Benar DPR Akan Hapus Hukuman Mati

Hukuman mati terancam dihapus dari pidana pokok dalam draf RUU KUHP yang tengah digodok DPR. Anggota Komisi III Arsul Sani menegaskan DPR tak berniat menghapus hukuman mati.

Senin, 04 Mei 2015 13:36 WIB

detikNews

Komisi III DPR: Eksekusi Mati Tidak Dilakukan Jika Terpidana Berkelakuan Baik

DPR merevisi ketentuan hukuman mati dalam Revisi KUHP, di mana hukuman mati tidak menjadi pidana pokok dan bersifat alternatif. Hukuman mati terdegradasi?

Senin, 04 Mei 2015 12:53 WIB

detikNews

PPP Tolak Hukuman Mati 'Dihapus' dari KUHP

Hukuman mati yang tadinya merupakan pidana pokok kemungkinan berubah jadi pidana alternatif usai UU KUHP direvisi. Fraksi PPP menolak 'penghapusan' ini.

Senin, 04 Mei 2015 12:37 WIB

detikNews

Anggota Komisi III: Jangan Buru-buru Simpulkan Polri Tak Hiraukan Perintah Presiden

"Jangan kemudian karena Novel faktanya masih ada di Bengkulu buat rekonstruksi dan sekarang belum dilepas kemudian kita buru-buru menyimpulkan bahwa instruksi presiden itu tidak dituruti," sebut politisi PPP itu.

Sabtu, 02 Mei 2015 12:06 WIB

detikNews

Tak Berupaya Melarikan Diri, Novel Dinilai Tak Perlu Ditahan

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang pada Jumat dinihari lalu ditangkap Bareskrim, tidak perlu ditahan. Menurutnya, ada pertimbangan penting yang harus bisa diperhatikan Polri.

Sabtu, 02 Mei 2015 11:26 WIB

detikNews

KPU Diminta Tak Adopsi Rekomendasi Panja Komisi II

Panitia Kerja (Panja) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan yang berhak ikut pilkada.

Senin, 27 Apr 2015 16:01 WIB