detikNews

DPR Minta KY Jelaskan Alasan Coret Seluruh Tokoh Masyarakat Jadi Hakim Agung

Komisi Yudisial (KY) mencoret para tokoh masyarakat dari daftar hakim agung sejak 2012. Atas hal ini, anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta menjelaskan hal tersebut.

Minggu, 07 Jun 2015 14:25 WIB

detikNews

PPP Romy Minta Pimpinan DPR Cabut SK Susunan Fraksi Kubu Djan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuzy (Romy) mengajukan protes terkait beredarnya surat keputusan terhadap perubahan susunan pimpinan Fraksi PPP. Pimpinan DPR diminta untuk menganulir surat tersebut.

Kamis, 04 Jun 2015 19:20 WIB

detikNews

PPP Kubu Romi ke Djan: Kalau Mau Titip Kader, Jangan Jadi Parpol!

PPP kubu Djan Faridz berencana menitipkan kader ke Gerindra apabila partai kakbah ini tidak bisa ikut Pilkada.

Rabu, 03 Jun 2015 14:48 WIB

detikNews

JK Siap Bantu Islah PPP, Kubu Romi: Kita Sambut dengan Tangan Terbuka

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sukses jadi mediator islah Golkar, kini mengaku siap melakukan hal yang sama untuk PPP. Kubu Romahurmuziy pun menyambut baik.

Senin, 01 Jun 2015 17:30 WIB

detikNews

Baleg Minta Komisi Serahkan Draf RUU Bulan Depan

Kinerja legislasi DPR menjadi sorotan karena belum ada satu pun dari 37 RUU di Prolegnas prioritas yang selesai hingga sekarang. Komisi-komisi pun diminta menyerahkan draf RUU di akhir masa sidang IV.

Senin, 01 Jun 2015 16:53 WIB

detikNews

Pemerintah Belum Serahkan Draf RUU KUHP, Komisi III Ingin Ambil Alih

Komisi III tak kunjung bisa membahas RUU KUHP karena pemerintah belum menyerahkan drafnya. Agar pembahasan bisa berjalan, Komisi III berencana mengambil alih agar RUU itu jadi inisiatif DPR.

Senin, 25 Mei 2015 13:09 WIB

detikNews

RUU KUHP Mandek, ini Penjelasan Komisi III DPR

RUU KUHP direncanakan untuk dibahas Komisi III DPR di masa sidang IV, namun hingga kini belum ada perkembangannya. Komisi III beralasan draf RUU itu masih belum diserahkan oleh pemerintah.

Senin, 25 Mei 2015 13:05 WIB

detikNews

Hukuman Mati Direvisi di KUHP, Jaksa Agung: Kita Ikuti Saja UU

Pasal yang mengatur hukuman mati dihapus dari pidana pokok dan menjadi pidana alternatif dalam draf RUU KUHP yang digodok DPR. 

Jumat, 15 Mei 2015 14:30 WIB

detikNews

Saat Artis Seksi ini 'Gerah' dengan Prostitusi Online, Bagaimana Solusinya?

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani memastikan nantinya semua pelaku prostitusi baik online maupun melalui lokalisasi bisa dipidana.

Senin, 11 Mei 2015 13:49 WIB

detikNews

Tak Hanya Prostitusi, Pelaku Kumpul Kebo Juga Akan Bisa Dipidana

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pasal soal prostitusi, revisi KUHP juga akan memasukkan aturan soal kumpul kebo. Dalam KUHP saat ini pelaku kumpul kebo belum bisa dipidana.

Senin, 11 Mei 2015 13:17 WIB