Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian sampai 50% demi alasan penghematan. Hotel-hotel di Bali dan NTB pun ketar-ketir.
Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye politik di kampus dengan syarat izin dan tanpa atribut. Ini membuka peluang bagi civitas akademika terlibat aktif.
Putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah mengejutkan publik karena mengizinkan partai politik mencalonkan tanpa memiliki kursi di DPRD.
PDIP bersyukur MK kabulkan gugatan UU Pilkada soal parpol boleh usung cagub walau tak punya kursi di DPRD. Menurut PDIP, MK kini sudah kembali pada kewarasan.