detikNews

Fraksi Demokrat Minta Revisi UU KPK Disetop

Fraksi Partai Demokrat di DPR akhirnya memutuskan untuk meminta pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihentikan. Alasannya, revisi tersebut dikhawatirkan malah akan melemahkan keberadaan KPK dengan adanya usulan mengamputasi sejumlah kewenangan komisi.

Senin, 01 Okt 2012 02:14 WIB

detikNews

PKS Bantah Tolak Revisi UU KPK untuk Pencitraan

Sejumlah LSM menuding parpol yang menolak revisi UU KPK hanya untuk kepentingan pencitraan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah keras tudingan ini.

Minggu, 30 Sep 2012 16:49 WIB

detikNews

KPK Dilarang Tangani Korupsi di Bawah Rp 5 M Kontraproduktif

Draf revisi UU KPK tak memungkinkan KPK menangani kasus korupsi yang merugikan negara di bawah Rp 5 miliar. Hal ini dipandang kontraproduktif.

Minggu, 30 Sep 2012 15:24 WIB

detikNews

Polri Tak Boleh Sembarangan Tarik Penyidik di KPK

Penarikan 20 penyidik Polri di KPK sempat menjadi perdebatan karena dikhawatirkan dapat menganggu kinerja KPK. Dalam draf revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, Polri dilarang sembarangan menarik penyidiknya di KPK sebelum bekerja minimal 2 tahun.

Minggu, 30 Sep 2012 14:16 WIB

detikNews

ICW: Parpol Penolak Revisi UU KPK Hanya Pencitraan

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai parpol yang menolak revisi UU KPK sejauh ini hanya pencitraan saja. Seharusnya tak hanya beretorika, namun batalkan revisi UU KPK.

Minggu, 30 Sep 2012 13:36 WIB

detikNews

Koalisi Penegak Citra Parlemen: Batalkan Revisi UU KPK!

Koalisi LSM yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Parlemen mendesak DPR membatalkan revisi UU KPK. Presiden SBY diminta menolak mengirim wakilnya dalam pembahasan revisi UU KPK di DPR.

Minggu, 30 Sep 2012 13:33 WIB

detikNews

KPK Tak Lagi Berwenang Menuntut Kasus Korupsi

Draf revisi UU KPK memberikan sejumlah tugas baru untuk KPK. Selain harus meminta izin sebelum menyadap terduga korupsi, KPK juga diwajibkan melimpahkan berkas penuntutan ke Kejaksaan Agung.

Minggu, 30 Sep 2012 11:26 WIB

detikNews

Korupsi di Bawah Rp 5 Miliar Tak Ditangani KPK

Salah satu pasal dalam draf revisi UU KPK yang dianggap melemahkan KPK adalah kasus korupsi di bawah Rp 5 miliar tak lagi ditangani KPK. Angka ini lebih tinggi dibandingkan UU KPK yang berlaku saat ini.

Minggu, 30 Sep 2012 10:58 WIB

detikNews

Dewan Pengawas KPK untuk Apa?

Draf revisi UU KPK banyak menuai protes masyarakat karena dianggap memperlemah KPK. Gerak KPK mengusut kasus korupsi tidak lagi bebas, karena ada tim pemantau yang bernama Dewan Pengawas KPK.

Minggu, 30 Sep 2012 10:37 WIB

detikNews

Pasal 'Sisipan' yang Membatasi Penyadapan KPK

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan wewenang kepada KPK menyadap setiap terduga korupsi. Namun dalam revisi UU KPK, disisipkan pasal yang banyak menuai kontroversi.

Minggu, 30 Sep 2012 10:30 WIB