detikNews

Pemerintah Belum Serahkan Draf RUU KUHP, Komisi III Ingin Ambil Alih

Komisi III tak kunjung bisa membahas RUU KUHP karena pemerintah belum menyerahkan drafnya. Agar pembahasan bisa berjalan, Komisi III berencana mengambil alih agar RUU itu jadi inisiatif DPR.

Senin, 25 Mei 2015 13:09 WIB

detikNews

RUU KUHP Mandek, ini Penjelasan Komisi III DPR

RUU KUHP direncanakan untuk dibahas Komisi III DPR di masa sidang IV, namun hingga kini belum ada perkembangannya. Komisi III beralasan draf RUU itu masih belum diserahkan oleh pemerintah.

Senin, 25 Mei 2015 13:05 WIB

detikNews

Hukuman Mati Direvisi di KUHP, Jaksa Agung: Kita Ikuti Saja UU

Pasal yang mengatur hukuman mati dihapus dari pidana pokok dan menjadi pidana alternatif dalam draf RUU KUHP yang digodok DPR. 

Jumat, 15 Mei 2015 14:30 WIB

detikNews

Saat Artis Seksi ini 'Gerah' dengan Prostitusi Online, Bagaimana Solusinya?

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani memastikan nantinya semua pelaku prostitusi baik online maupun melalui lokalisasi bisa dipidana.

Senin, 11 Mei 2015 13:49 WIB

detikNews

Tak Hanya Prostitusi, Pelaku Kumpul Kebo Juga Akan Bisa Dipidana

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pasal soal prostitusi, revisi KUHP juga akan memasukkan aturan soal kumpul kebo. Dalam KUHP saat ini pelaku kumpul kebo belum bisa dipidana.

Senin, 11 Mei 2015 13:17 WIB

detikNews

Tolak Revisi UU Pilkada, PPP Kubu Romi: Apa Kepentingan Nasionalnya?

DPR mengusulkan revisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP di Pilkada serentak tahun ini. Namun, PPP kubu Romahurmuziy menolak usulan tersebut karena dianggap tak sesuai ketentuan UU.

Senin, 11 Mei 2015 09:18 WIB

detikNews

DPR Perketat Aturan Hukum Soal Prostitusi Melalui Revisi UU KUHP

Anggota komisi III DPR Arsul Sani, menuturkan salahsatu upaya pengetatan hukum bisnis prostitusi itu dilakukan melalui revisi UU KUHP yang akan dibahas DPR.

Senin, 11 Mei 2015 08:23 WIB

detikNews

Masih Utang Setumpuk RUU di Prolegnas, DPR Justru Mau Revisi UU Pilkada

Gara-gara ada dua partai politik yang bersengketa yaitu PPP dan Golkar, DPR berniat merevisi dua UU yaitu UU Parpol dan UU Pilkada. Padahal, DPR masih 'utang' setumpuk RUU di Prolegnas yang seharusnya dibahas dan disahkan tahun ini.

Kamis, 07 Mei 2015 11:16 WIB

detikNews

Siapa Pengusul Penghapusan Hukuman Mati dari Pidana Pokok di KUHP?

Hukuman mati dihapus dari pidana pokok di draf RUU KUHP yang sedang digodok di DPR. DPR menyebut draf itu berasal dari pemerintah. Siapa pengusulnya?

Selasa, 05 Mei 2015 10:10 WIB

detikNews

Politikus PPP: Tidak Benar DPR Akan Hapus Hukuman Mati

Hukuman mati terancam dihapus dari pidana pokok dalam draf RUU KUHP yang tengah digodok DPR. Anggota Komisi III Arsul Sani menegaskan DPR tak berniat menghapus hukuman mati.

Senin, 04 Mei 2015 13:36 WIB