detikNews

Agung Minta BPK Periksa PLN

Ketua DPR Agung Laksono meminta BPK melakukan audit investigatif pada PLN terkait dugaan penyelewengan proyek-proyek yang dikerjakan PLN.

Senin, 24 Jul 2006 17:36 WIB

detikNews

Iwan Pontjo Minta Kasus Jamsostek Vs KSBSI Tak Dibesarkan

Dirut PT Jamsostek menganggap persoalan yang kini tengah melanda Jamsostek dengan KSBSI hanya persoalan internal. Ia pun minta masalah ini tak dibesar-besarkan.

Sabtu, 22 Jul 2006 14:49 WIB

detikNews

Pemerintah Didesak Tuntaskan Krisis Gubernur Lampung

Sekitar 200 orang dari berbagai elemen masyarakat Lampung menggeruduk Gedung DPR. Mereka pemerintah menuntaskan krisis Gubernur Lampung.

Kamis, 06 Jul 2006 14:41 WIB

detikNews

BPK Diminta Audit Lagi Dana Bantuan Aceh

BPK diminta mengaudit kembali dana bantuan bencana Aceh dan Nias sebesar Rp 1,2 triliun.

Rabu, 05 Jul 2006 03:01 WIB

detikNews

Parah, Kirim Segel Surat Suara KPU Habiskan Rp 505 Juta

Kasus korupsi di KPU memang parah. Banyaknya biaya yang di luar batas normal. Biaya pengiriman segel surat suara saja menghabiskan Rp 505 juta.

Selasa, 04 Jul 2006 18:57 WIB

detikNews

Kejagung Sidik Kasus Bank Mandiri dengan UU Korupsi

UU korupsi tetap digunakan Kejaksaan Agung sebagai alat utama untuk menjerat para tersangka yang terlibat kasus Bank Mandiri, bukan UU perbankan.

Rabu, 21 Jun 2006 02:50 WIB

detikNews

Timtas Tipikor Sidik Dugaan Korupsi AC Setpres

Timtas Tipikor meyidik dugaan korupsi di Setpres. Kasus ini berkaitan dalam pengadaan alarm kebakaran (fire alarm) dan pendingin udara (AC).

Kamis, 15 Jun 2006 21:28 WIB

detikFinance

Revisi Kontrak Karya Freeport Harus Selesai Tahun Ini

Kontrak karya Freeport harus segera selesai direvisi tahun ini juga. Jika tidak maka kerugian negara akan terus bertambah.

Rabu, 14 Jun 2006 20:08 WIB

detikNews

Pemerintah-BPK Enggan Berpolemik

Pemerintah tidak akan menanggapi laporan BPK yang menyatakan banyak hasil audit yang tidak ditindaklanjuti. Ini untuk menghindari polemik antara pemerintah dan BPK.

Rabu, 24 Mei 2006 12:00 WIB

detikNews

Kejaksaan Perlu Klarifikasi Penyimpangan di Setjen DPR

Kejaksaan perlu klarifikasi temuan BPK tahun 2005 mengenai pengadaan rumah jabatan. Anggota Komisi III dari FPDIP Yasonna Laoly telah menyampaikan laporan ini dalam Raker dengan Kejaksaan Agung.

Senin, 22 Mei 2006 22:19 WIB