Dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun yang diajukan oleh DPR ditujukan untuk membangun daerah pemilihan. Fraksi PPP meminta agar ada kepastian bahwa dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran lain yang sudah diperuntukkan bagi daerah.
Komisi Yudisial (KY) mencoret para tokoh masyarakat dari daftar hakim agung sejak 2012. Atas hal ini, anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta menjelaskan hal tersebut.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuzy (Romy) mengajukan protes terkait beredarnya surat keputusan terhadap perubahan susunan pimpinan Fraksi PPP. Pimpinan DPR diminta untuk menganulir surat tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sukses jadi mediator islah Golkar, kini mengaku siap melakukan hal yang sama untuk PPP. Kubu Romahurmuziy pun menyambut baik.
Kinerja legislasi DPR menjadi sorotan karena belum ada satu pun dari 37 RUU di Prolegnas prioritas yang selesai hingga sekarang. Komisi-komisi pun diminta menyerahkan draf RUU di akhir masa sidang IV.
Komisi III tak kunjung bisa membahas RUU KUHP karena pemerintah belum menyerahkan drafnya. Agar pembahasan bisa berjalan, Komisi III berencana mengambil alih agar RUU itu jadi inisiatif DPR.
RUU KUHP direncanakan untuk dibahas Komisi III DPR di masa sidang IV, namun hingga kini belum ada perkembangannya. Komisi III beralasan draf RUU itu masih belum diserahkan oleh pemerintah.